Mendagri ungkap kesepakatan pembentukan Provinsi Papua Selatan 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat kemungkinan hanya akan mengakomodasi pembentukan dua provinsi baru di tanah Papua. Salah satu provinsi baru itu nantinya akan bernama Papua Selatan. 

"Papua Selatan sudah okelah. Tinggal pemekarannya, kota Merauke harus (masuk) karena (untuk pembentukan provinsi) harus lima kota sementara (sekarang) baru 4, Mapi, Bopendigul, Asmat, (kabupaten) Merauke. Kalau ada kota Merauke, maka oke," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Menurut Tito, nama Papua Selatan disepakati setelah ia bertemu dengan Bupati Merauke Frederikus Gebze selaku perwakilan masyarakat di kawasan selatan Papua, pekan lalu. "Intinya Papua Selatan hampir tidak ada masalah, termasuk gubernurnya Pak Lukas Enembe tidak ada masalah," ujarnya. 

Provinsi lainnya, lanjut Tito, akan dimekarkan dari sejumlah kota dan kabupaten di kawasan pegunungan tengah Papua. Hingga kini, provinsi tersebut belum punya nama pasti. 

"Ini ada dua aspirasi. Di pegunungan itu ada namanya Mepago itu di Paniai sama Lapago di Wamena, Jayawijaya. Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah yang berpusat di Wamena, Jayawijaya," jelas mantan Kapolri itu.

Kubu lainnya ingin provinsi baru itu diberi nama Provinsi Papua Tengah yang meliputi Timika, Mepago, dan Nabire. Timika dipilih sebagai pusat pemerintahan Papua Tengah. 

Menurut Tito, pemerintah pusat masih terus menampung aspirasi masyarakat Papua sebelum memutuskan nama bagi provinsi tersebut. Tak tertutup kemungkinan kedua usulan diakomodasi sehingga total provinsi yang dimekarkan bertambah menjadi tiga provinsi. 

"Kalau ini bisa dipecah tiga, satu, dua, kemudian mereka sepakat, ini bisa kita follow up. Tapi, kalau seandainya belum sepakat...Kalau yang selatan tidak masalah, sudah. Yang tengah dan atas ini yang masih tarik-menarik," ujar Tito.

Pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu tuntutan yang dikemukakan sejumlah tokoh Papua saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, September lalu. Ketika itu, Jokowi menyebut bakal berupaya memenuhi tuntutan tersebut.