Mendagri usul dana desa dipakai untuk cegah karhutla

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemanfaatan dana desa guna meminimalisasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dikhususkan di daerah-daerah rawan, seperti bagian timur Sumatra dan Kalimantan.

"Kita dorong untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas karhutla," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat rapat koordinasi khusus terkait karhutla di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (2/7).

Selain itu, dia juga mengusulkan pemakaian belanja tidak terduga (BTT) daerah untuk penanggulangan karhutla. Sayangnya, ungkapnya, dana BTT dalam APBD tergolong rendah.

Bekas Kapolri ini mencontohkan dengan tahun 2019. "Tidak ada yang lebih dari 1%," ucapnya, menukil situs web Kemendagri.

Usul Tito lainnya, mendorong instansi pemerintah berkompeten mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

Terakhir, bekerja sama dengan swasta. Menurutnya, "banyak perusahaan besar yang ingin berkontribusi dan yang terganggu dengan adanya kebakaran."

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menurutnya, juga bisa berperan. Pangkalnya, bertujuan meremajakan dan mencegah deforestasi karena pembukaan kelapa sawit untuk mendorong iklim bisnisnya berkembang optimal.

"Namun, sebenarnya dana ini bisa digunakan juga karena menyangkut hidup matinya sawit juga ketika terjadi kebakaran," sambungnya.

Tawaran-tawaran itu disampaikan karena Tito berpendapat, pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat menjadi pemicu karhutla. Untuk meminimalisasinya, kelompok ini perlu dibantu.

"Perlu juga usaha soft untuk menganalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah, artinya dibantu oleh pemerintah. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, kita paham di desa yang sulit itu mereka untuk membuka lahan dua hektare yang paling gampang dengan dibakar," tuturnya.