Menhub meralat pernyataan terkait pembebastugasan direktur Lion

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi meralat pernyataannya terkait pembebastugasan Direktur Teknik dan Pegawai Teknisi yang mengurus penerbangan pesawat JT 610 dengan rute Jakarta-Pangkalpinang, Senin (29/10).

Menurutnya, maksud pembebasantugas yang disampaikan sebelumnya itu adalah upaya untuk mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sampai proses investigasi terhadap insiden ini selesai dilakukan. 

“Saat ini, KNKT akan melakukan pemeriksaan terhadap Lion Air. Sehingga, untuk mempermudah dan mendukung dilakukannya pemeriksaan oleh KNKT, maka Kemenhub melalui Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (KPPU) meminta agar Direktur Teknik dibebastugaskan,” jelas Menhub di Jakarta pada Rabu (31/10).

Kebijakan ini diambil setelah melakukan konsolidasi internal dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Kami melakukan rapat secara sistematis melibatkan PLT Dirjen Perhubungan Udara dan melibatkan semua direktur dari Kemenhub, serta melibatkan jajaran otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Dari pengamatan kami, berdasarkan dari 'jobdesk' suatu penerbangan, kelaikan dari satu perusahaan penerbangan menjadi tanggung jawab Direktur Teknik,” ungkapnya.

Menhub kembali menegaskan kebijakan yang diambilnya bukanlah pemecatan, melainkan pembebastugasan yang sifatnya sementara.

“Bukan pemecatan, tapi membebastugaskan. Kalau sudah ada pemeriksaan, dan dia tidak salah, tidak dibebaskan. Ini sementara. Sehingga yang bersangkutan bisa konsentrasi membantu proses pemeriksaan yang dilakukan KNKT,” tutupnya.

Sementara Gubernur Bangka Belitung (Babel) menyebutkan128 warganya menjadi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mendatangi RS Polri Kramatjati untuk melakukan koordinasi terkait warganya yang menjadi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. 

“Data dari Jasa Raharja itu sebanyak 128 warga Bangka Belitung. Kemarin itu ada satu belum terkonfirmasi, yakni atas nama Susilo Wahyu,” ujarnya di RS Polri, Rabu (31/10).

Selain melakukan koordinasi, kedatangan Erzaldi juga untuk menemui keluarga korban yang berada di RS Polri. Ia membeberkan, beberapa keluarga korban mengeluhkan publikasi yang dilakukan media saat meliput proses evakuasi.

"Ada permintaan dari keluarga agar media jangan menyoroti foto-foto, identitas korban atau KTP," katanya.

Ia menjelaskan ada sekitar 3-4 anggota keluarga korban yang mengeluhkan hal itu. Menurutnya, hal itu mengganggu secara psikologis karena semakin menimbulkan kesedihan yang mendalam. Bahkan salah seorang dari anggota keluarga mengeluhkan sakit hati melihat media menyoroti identitas korban.

Keluarga korban juga meminta kepada Elzardi agar petugas segera melakukan identifikasi. Mereka meminta agar tim DVI segera memproses penyelesaian identifikasi terhadap korban yang telah ditemukan.

“Hampir semua yang kami temui mereka mengaku tidak ada keluhan, tetapi minta cepat. Tapi dalam hal ini kami sampaikan RS Polri telah bekerja 24 jam,” tuturnya.