Panglima TNI sebut tiga ancaman saat pilkada dan pilpres 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI dan Polri harus mewaspadai tiga ancaman baru yang berpotensi mengganggu kelancaran pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019.

"Pada pemilihan kepala daerah di 171 wilayah, kegiatan politik akan diwarnai kampanye dan pengerahan massa yang rawan isu negatif, sehingga berpotensi memunculkan tindakan ekstrem yang mengarah ke anarkis," kata Hadi memberikan pengarahan kepada jajaran TNI-Polri di halaman kantor gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (20/4), dilansir Antara. Acara itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Ancaman pertama, kata Hadi, berpotensi muncul berupa ancaman siber dalam bentuk berita hoaks dan ujaran kebencian. Produk hoaks sengaja dilepas melalui media sosial oleh kelompok tertentu untuk mengerahkan massa.

"Satu akun punya 1.000 followers (pengikut), membuat, menyebar berita hoaks dan ujaran kebencian dengan mudahnya," ujar Hadi.

Kedua, yaitu berupa ancaman biologis. Ancaman ini bisa berupa munculnya penyakit-penyakit lama seperti difteri dan campak dalam bentuk baru yang tidak tertutup kemungkinan merupakan hasil rekayasa manusia.

"Ancaman biologis bisa berupa dilepasnya agen biologis untuk mengakibatkan gagal panen, kejadian luar biasa, dan kematian hewan ternak. Ini bisa dikaitkan dengan ancaman global yang harus diantisipasi," katanya.

Ancaman ketiga, adalah isu kesenjangan ekonomi. Isu ini bisa menjadi bahan kampanye hitam.

Hadi menegaskan, tugas TNI-Polri adalah menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pilkada dan tahapan pemilu 2019. Tugas-tugas yang harus diperhatikan antara lain adalah, pengamanan ditribusi logistik dan saat masa kampanye, pelaksanaan penetapan dan pascapenetapan, apalagi jika terjadi sengketa. 

TNI sudah menyepakati nota kesepahaman dengan Polri untuk mendukung langkah Polri, sehingga perlu koordinasi dan sinkronisasi di lapangan berupa simulasi pengamanan.

Hadi juga menegaskan, hal lain yang tak kalah penting adalah netralitas TNI-Polri. 

"Bagi prajurit TNI hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI. Begitu juga Polri hanya dari Kapolri tegak lurus ke bawah jajaran. Tidak ada komando perintah dari pihak lain," tegas Hadi.

"Ingat, netralitas pada saat pemilu adalah harga mati." 

Pemilu damai dan berintegritas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Calon kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden, dan masyarakat harus menolak isu-isu yang bisa mengganggu kualitas demokrasi.

Pengamat etika dan komunikasi politik Benny Susetyo mengatakan, para calon kepala daerah semestinya saling adu gagasan terkait program yang akan diusungnya untuk kemajuan daerah. Adu gagasan jauh lebih baik daripada saling menyerang.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyerukan agar para pasangan calon kepala daerah mengedepankan gagasan yang dapat memberikan solusi bagi masalah sosial. Perdebatan boleh ada, tetapi harus diisi dengan konsep-konsep yang matang untuk membangun daerah, dilansir Kompas.com.