Pariwisata di pesisir, dinilai belum berwawasan lingkungan

Industri pariwisata menjadi salah satu yang sangat ditingkatkan selama empat tahun ini di wilayah pesisir.

“Empat tahun terakhir ini, kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau terus dikerahkan kepada peningkatan industri pariwisata, industri ekstraktif, industri properti, dan infrastruktur,” kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati menyatakan, di Sekretariat Jatam, Rabu (20/2).

Tetapi sayangnya klaim pemerintah mengenai pembangunan pariwisata di daerah pesisir berwawasan lingkungan, cenderung tidak seperti yang diharapkan. Padahal, pembangunan industri pariwisata, berada dalam program Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN).

“Faktanya, KSPN sangat erat dengan proyek pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan besar dan tidak berwawasan lingkungan,” tuturnya.

Contohnya diutarakan Ketua Walhi NTT Umbu Wulung. Umbu menjelaskan, kedatangan turis asing di daerah pariwisata NTT, kerap membawa dampak negatif. Beberapa wisatawan lokal, kerap datang membawa relasi asing yang justru ingin membeli pulau-pulau kecil.

“Tokoh dan artis dari kota besar, datang berwisata dengan relasinya yang merupakan warga negara asing. Kemudian membeli pulau-pulau kecil sehingga menjadi pulau private,” ujarnya.

Sementara, Kementerian PUPR membangun infrastruktur pada setiap KSPN secara terpadu. Baik untuk penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, maupun perbaikan hunian penduduk.

Semua hal tersebut dilakukan melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

"Rencana induk disusun untuk pengembangan KSPN 10 tahun ke depan, kemudian lebih di detilkan dalam rencana 5 tahun dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi," kata Kepala Badan Pembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.

Hadi juga menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk turis yang datang. Namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendukung potensi ekonomi lokal.

Empat KSPN saat ini tengah menjadi fokus pemerintah, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

"Pengembangan empat kawasan ini lebih difokuskan karena tren kunjungan turisnya terus meningkat, investasi akan menjadi pemicu percepatan peningkatan potensi ekonomi dan mempunyai tematik khusus," kata Hadi Sucahyono

Di KSPN Mandalika, Kementerian PUPR telah melakukan penataan kawasan di Desa Kuta memperbaiki 6 ruas jalan lingkungan, pedestrian, saluran drainase, Ruang Terbuka Publik (RTP) berupa taman yang dilengkapi sarana bermain anak-anak yang dapat dinikmati warga sekitar.

Sedangkan di KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR telah meningkatkan akses dari Bandara Silangit baik jalan lingkar luar maupun lingkar dalam Danau Toba termasuk melakukan pengerukan alur sungai dan akan membangun Jembatan Tano Ponggol.

Sementara di Labuan Bajo, salah satu kawasan yang ditata adalah Kampung Ujung yang menjadi hub untuk menyeberang ke Pulau Komodo. Di kawasan tersebut dibangun pusat wisata kuliner yang dilengkapi dengan jalan lingkungan yang rapi dan drainase.

Terakhir di KSPN Borobudur, Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan di sejumlah destinasi wisata seperti kawasan Candi Mendut, Candi Pawon, dan Puthuk Setumbu. Selain itu juga dilakukan peningkatan akses jalan dari Bandara baru di Kulonprogo. (ant)