PDIP: TNI tak akan masuk ranah politik

PDI Perjuangan memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan memasuki ranah politik.

Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP Effendi Simbolon menyayangkan orasi aktivis demokrasi, Robertus Robet saat aksi Kamisan di depan Istana Negara (28/2). Menurut Effendi, sebaiknya TNI didukung daripada menghinanya.

"Saya sedih juga dengan anak UNJ (Universitas Negeri Jakarta) yang memaki-maki TNI, kita tidak boleh seperti itu. Saya kira, kita tidak punya alasan untuk mendukung mereka," ujar Effendy dalam diskusi bertajuk Quo Vadis TNI, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

Effendi berharap supaya tiada lagi penghinaan terhadap institusi TNI. Sebab, Effendi percaya TNI tidak memiliki kemauan memasuki ranah politik pemerintahan lebih jauh.

Effendi menyakini, TNI sudah menunjukkan kepatuhannya terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Menurut dia, saat ini ada dilematis di TNI setelah reformasi bukan lagi ABRI yang memiliki dua fungsi lantaran tuntutan zaman. 

"Jujur, secara subjektif, saya ingin satu perahu dengan TNI. Sejak 1998, TNI tidak ada upaya untuk kembali ke tanah yang bukan tupoksinya," tutur Effendi.

Effendi menyarankan agar TNI mengambil posisi idealnya dan bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi). "Yang mana dalam penjabarannya belum terlaksana dengan baik," urainya.

Bukan hanya tangkas menjaga keamanan perbatasan, TNI juga harus memiliki kekuatan dan peralatan alutsista yang dapat membuat Indonesia disegani sebagai negara besar.