Pemerintah putuskan sekolah tatap muka mulai Juli 2021

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dapat dimulai pada tahun ajaran baru, Juli 2021. Ini merujuk surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

"Pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2021, diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," ucapnya dalam telekonferensi, Selasa (30/3).

SKB 4 menteri diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; serta Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Namun, pelaksanaan PTM tersebut menunggu vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan selesai.

"Vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan akan selesai paling lambat pada Juni 2021. Itu sesuai dengan komitmen Pak Menteri Kesehatan yang hadir di sini," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, hasil survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan, 8,27% tenaga pendidik dari 2.406 responden di 23 provinsi se-Indonesia tak bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebanyak 23,35% diantaranya berada di luar Pulau Jawa. 

Berdasarkan usia, sebesar 10,97% berumur 30-39 tahun, disusul 20-29 tahun 10,61%, 40-49 tahun 10,51%, dan 50-60 tahun hanya 4,67%. Merujuk jenjang sekolah, ketidaksediaan mengikuti vaksinasi dominan berasal dari guru SMA/SMK/MA sebanyak 32,64%, sedangkan jenjang PAUD/TK 5,96%, SD/MI 5,60%, dan SMP/MTs 8,48%.

"Patut diduga bahwa ketidaksediaan sebagian guru pada jenjang SMA/SMK/MA memang karena diakibatkan belum tersosialisasi dengan baik pelaksanaan vaksinasi Covid-19," ujar Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3). "Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk tahap awal diprioritaskan bagi jenjang sekolah yang lebih rendah."

Kemudian, sekitar 63,32% guru yang menolak divaksin Covid-19 karena khawatir efek sampingnya. Alasan lainnya, ragu dengan kualitas produk vaksin (41,71%), komorbid (25,13%), pemberitaan negatif di media sosial (22,11%), masih berpotensi tertular Covid-19 (12,06%), penyebaran Covid-19 di tempat tinggalnya tak mengkhawatirkan (10,55%), lebih baik ikut vaksinasi mandiri (3,02%), dan takut terinfeksi Covid-19 (0,3%).