sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemprov DKI diminta perluas jaringan perpipaan air bersih

Perluasan perpipaan air bersih bisa mengurangi ektraksi air tanah secara berlebihan.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Minggu, 01 Sep 2019 23:00 WIB
Pemprov DKI diminta perluas jaringan perpipaan air bersih
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 240687
Dirawat 56889
Meninggal 9448
Sembuh 174350

Koalisi Rakyat Untuk Hak atas Air (KRUHA) mendorong pemerintah memperluas layanan air perpipaan di DKI Jakarta. Staf riset KRUHA Sigit Karyadi Budiyono mengatakan, seluruh masyarakat DKI semestinya mendapatkan akses pelayanan air perpipaan. 

"Kita maunya perluasan hak atas air tidak memandang status, terutama masyarakat miskin juga harus dapat subsidi. Selama ini kan mereka bayarnya full," kata Sigit dalam konferensi pers di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Tegal Parang, Jakarta, Ahad (1/9). 

Selain merupakan hak warga, menurut Sigit, perluasan akses perpipaan bagi masyarakat kecil juga bertujuan mengurangi ekstraksi atau penyerapan air dari bawah tanah secara berlebihan.

"Penggunaan air pipa ini untuk mengamankan bentuk-bentuk ekstraksi secara berlebihan seperti di Jakarta, Semarang, dan Bali yang merusak lingkungan," katanya.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu A Perdana mengatakan penurunan permukaan tanah di Jakarta umumnya diakibatkan oleh penyerapan air tanah secara berlebihan oleh gedung-gedung bertingkat, semisal hotel dan apartemen.  

"Jakarta paling mudah di ukur karena penurunan permukaannya cepat, karena pengambilan air yang berlebih cekungannya menjadi kosong, terlaku cepat, ruang ekosistem hedrolic-nya tidak terisi lagi, gedungnya akhirnya lebih cepat mengalami penurunan," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan bahwa setiap pengguna air tanah, baik lembaga ataupun perusahaan, wajib memiliki Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA). Namun, berdasarkan data Walhi, hanya sekitar 10% pengguna air di Jakarta yang telah memiliki SIPA pada 2017.

"Data 2017 hanya 10% secara umum, baik penggunaan air tanah untuk hotel, gedung dan sebagainya. Nah, kalau dihitung secara baik, bukan hanya krisis air yang kita hadapi, tapi juga kerusakan ekosistemnya," ujar dia. 

Sponsored

Pengambilan air tanah secara berlebihan tak hanya merusak lingkungan. Menurut Wahyu, warga juga terancam kesehatannya karena penyebaran bakteri ekoli akibat ekstraksi air tanah. 

"Bukan hanya soal bangunan, ekologi, tapi bicara soal sanitasi yang bersih, karena air di dalam tanah semakin kosong maka yang terisi ya air limbah," jelasnya.


 

Berita Lainnya