Penanganan korupsi: Komisi III sanjung Kejagung, cibir KPK

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara. Kinerja "Korps Adyaksa" bahkan dianggapnya lebih baik dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini apresiasi buat kejaksaan sekaligus kritik terhadap KPK karena lebih banyak menangani perkara tipikor berbasis pidana suap, tapi bukan katakanlah roadmap pemberantasan korupsi yang sudah digariskan pada waktu itu," katanya saat rapat kerja dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/6).

Mengutip data Indonesian Corruption Watch (ICW), Arsul mengatakan, nilai kerugian negara yang disidangkan selama 2020 mencapai lebih dari Rp56,7 triliun. Itu berasal dari total penuntutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani KPK dan Kejagung.

Dari jumlah tersebut, terang Arsul, kejaksaan menyidangkan perkara korupsi sebesar Rp56,7 triliun. "Sedangkan KPK ... hanya menyidangkan perkara Rp114,8 miliar."

Oleh karena itu, dia berharap, Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengkritisi KPK dalam rapat kerja pada 21 Juni nanti. "Pak Benny, kan, di luar pemerintahan, jadi lebih kritis seperti itu," ucapnya.

Kendati demikian, Arsul meminta Kejagung tidak hanya mengembangkan perkara tipikor. Kejaksaan diharapkan fokus menangani perkara turunannya, tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Dan saya kira ada kerja yang sangat baik yang dilakukan Kejaksaan Agung ketika menangani pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang semula suap Rp1 miliar tapi kemudian bisa dikembangkan adanya tindak pidana pencucian uang bernilai Rp4 miliar. Karena itu, tecermin dalam vonis hakim uang penggantinya," pungkasnya.