PKS: Pemerintah kurang baik merumuskan kebijakan Covid-19

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menilai, pemerintah kurang baik dalam merumuskan dan menyampaikan kebijakan terkait penanganan Covid-19 kepada publik, khususnya terkait vaksinasi. Penilaian itu, didasari masih adanya perubahan kebijakan serta disinformasi yang beredar soal coronavirus.

"Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Termasuk soal rencana vaksinasi Covid," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (8/1).

Menurut dia, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah dengan opini anti vaksin atau hoaks yang beredar di dunia maya. "Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," terang Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI itu menyayangkan, langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini, kata dia, semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.

Kendati demikian, Sukamta berharap, pemerintah dapat segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur. Menurutnya, dapat dimulai dengan memperkuat sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif serta sistemik.

"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, saya lihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan Covid-19. Maksimalkan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk berkomunikasi dengan rakyat," katanya.

"Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, dan media online. Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi," tambah Sukamta.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan guna menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat lakukan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. "Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," tandas Sukamta.