Polisi antisipasi keributan saat Pemilu

Mabes Polri menjelaskan pemetaan kerawanan dalam kontestasi pemilu serentak April mendatang yang berbeda dari tahun 2014. Indeks kerawanan yang ditetapkan Polri sendiri berdasarkan lima dimensi, yakni unsur penyelenggara, kontestasi, partisipasi masyarakat, potensi gangguan Kamtibmas, dan ambang gangguan Kamtibmas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan tahun 2014 kerawanan dan kasus yang banyak terjadi terkait politik uang, pencoblosan lebih dari satu TPS, penggelembungan suara, dan penambahan surat suara. Sedangkan pemilu tahun ini menurutnya lebih pada potensi unjuk rasa para pendukung calon.

"Potensi ancaman yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh Polri pada 2019 adalah protes atau unjuk rasa antar massa paslon, kemudian antar pendukung," ujar Dedi di Humas Mabes Polri, Jumat (1/3).

Dedi menjelaskan, kerawanan itu salah satu penyebabnya dikarenakan kontestasi politik di pemilihan legislatif diduga akan lebih memanas dibandingkan kontestasi pemilihan presiden. Apalagi menurutnya massa pendukung antar caleg lebih militan.

"Yang rawan pileg di daerah itu justru rawan. Antar pendukung caleg itu memiliki militansi yang cukup tinggi," katanya.

Berdasarkan lima dimensi yang menjadi dasar pemetaan kerawanan, terdapat 10 Polda yang paling tinggi tingkat kerawanannya, yakni Maluku Utara, DKI, Papua, NTT, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Aceh, Kepri, dan Sulteng.

Sementara itu berdasarkan kabupaten tingkat kerawanan paling tinggi adalah Bovendigul, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waroten, Namoramo Tengah, Sarmi, dan Jayawijaya. 

Tingkat kerawanan berdasarkan wilayah perkotaan, yakni Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Kepulauan Tidore, Banjar, Bengkulu, dan Yogyakarta.

Dedi juga membeberkan adanya indeks kerawanan sebuah daerah yang hanya memenuhi satu dimensi saja, namun tetap menjadi perhatian dan dilakukan mitigasi terhadap kerawanan tersebut. Yogyakarta dan Solo merupakan dua daerah yang terdapat indikasi kerawanan pemilu meski hanya memenuhi satu dimensi saja.

"Jogja dan solo jadi satu dimensi yg memiliki potensi konflik komunal di situ. Itu sudah ada beberapa kejadian kan di Solo, konflik antar pendukung. Di situ juga sangat rawan politik identitas ang mengarah pada intoleransi," ucapnya.

Ia meyakinkan, Polri akan terus melakukan antisipasi baik secara preventif, maupun penindakan secara tegas apabila memang ditemukan pelanggaran hukum. Apalagi menurut Dedi empat operasi khusus telah dilaksanakan untuk menekan kerawanan hingga mendekati zero konflik.