Presiden Joko Widodo "kulo nuwun" ke tokoh adat Kaltim

LSM sebut pemindahan ibu kota bukan keputusan publik

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah membeberkan temuan aliansi terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pertama, pihaknya menyimpulkan rencana tersebut bukan keputusan publik.

Masyarakat dinilai tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan itu. Presiden Jokowi mengambil keputusan secara sepihak.

Kedua, di atas lahan sekitar 180 ribu hektare, ternyata bukan lahan kosong, melainkan sudah dikuasai pengusaha.

"Di atasnya sudah ada pemilik, penguasa lahan, pemilik konsesi. Di dalam laporan ini kami melaporkan 162 pemilik konsesi, dan 148 di antaranya itu adalah konsesi pertambangan batu bara. Sisanya adalah konsesi sawit, hutan tanaman industri, juga HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan properti," ujar Merah di Jakarta, Selasa (17/12).

Dengan fakta tersebut, Merah mengatakan dana sebesar Rp466 triliun yang dialokasikan untuk pemindahan ibu kota baru, hanya menguntungkan oligarki, yang memiliki konsesi lahan.

Setidaknya ada nama Sukanto Tanoto, Hashim Djojohadikusumo, Reza Herwindo putra Setya Novanto, Yusril Ihza Mahendra, sampai Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemilik konsesi di Kaltim .

Keuntungan yang bisa didapat oligarki bisa berupa kompensasi, pemutihan kesalahan karena meninggalkan 94 lubang tambang, sampai kompensasi pemberian konsesi di tempat lain.

Sementara Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi, mengatakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menimbulkan efek domino kerusakan lingkungan di daerah atau provinsi lain.

Kerusakan lingkungan tentu menyasar wilayah ibu kota baru. Sebab, akan terjadi fragmentaris ekosistem.

"Akan ada banyak wilayah yang berubah fungsi kawasan, misalnya hutan yang menjadi penyokong kehidupan akan berubah menjadi peruntukan lain," kata Zenzi di Jakarta, Selasa (17/12).

Dampak lainnya adalah pembenahan Jakarta diprediksi akan ditinggalkan. Apabila tetap dilakukan, pemerintah tidak akan serius membenahi Jakarta.

Untuk daerah atau provinsi lain, kerusakan lingkungan bisa disebabkan tukar guling dari pemilik konsesi yang lahannya digunakan untuk ibu kota baru.

"Maka dampak akan muncul di wilayah baru. Baik itu terhadap hutan, masyarakat, maupun lingkungan," jelas dia.

Masyarakat adat juga menjadi kelompok yang dirugikan. Zenzi berpendapat demikian, sebab mereka akan kehilangan hak dan identitas. Ihwal itu karena identitas masyarakat adat melekat pada teritorinya.

"Ketika teritori mengalami degradasi atau mengalami penyempitan, maka identitas mereka akan terhapus. Dia sebagai masyarakat adat, itu masih (statusnya). Tetapi, identitas dalam konteks kulturnya akan luntur," jelas dia. (Ant)