Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai 0% pada tahun 2024 mendatang.

“Arahan Bapak Presiden terkait agenda kemiskinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di 2024 targetnya adalah nol persen dan kemungkinan di 2022, kita kembali menjadi 8,5%-9%,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (18/11) malam.

Pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021 difokuskan pada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan pada 2022, pemerintah menetapkan sasaran prioritas sebanyak 212 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan berada di angka 3%-3,5%.

“Di 2023-2024 di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3 sampai 3%. Dan di 2024, kemiskinan ekstremnya adalah nol persen,” ucapnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kata dia, telah berkunjung ke tujuh provinsi prioritas untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah juga akan menjalankan sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.

“Program yang didorong untuk tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300.000 dikali tiga bulan, jumlah sasarannya adalah 694.000 KPM (keluarga penerima manfaat) dan ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes, dan ini penyesuaian PMK sedang disiapkan,” tutur Airlangga.

Airlangga juga mengutip pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyatakan bahwa jumlah sasaran program kartu sembako sekitar 1,4 juta sasaran. Ini akan dilaksanakan pada akhir atau awal Desember.

“Dan kemudian ada survei khusus (survei sosial ekonomi nasional atau susenas) kemiskinan pada Desember,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, bantuan sosial (bansos) tidak bisa menjadi solusi tunggal menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Perlu juga dengan pendekatan lingkungan.

Dia berpendapat, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum area). Karenanya, perlu pembangunan wilayah dengan lingkungan layak huni untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Karena itu, penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ucapnya saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di RW 23, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jumat (3/9).