DPR harap program sawit rakyat Erick Thohir tidak simbolis belaka

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengawal program sawit rakyat yang bermitra dengan masyarakat agar tidak menjadi simbolis belaka. Program ini diluncurkan Menteri BUMN Erick Thohir tiga bulan lalu.

Dalam hal ini, Kementerian BUMN ini menugaskan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk terus membangun dan menjaga kemitraan strategis bersama UMKM dan petani rakyat. 

"Program sawit rakyat ini baik, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi saya minta sebagai wakil rakyat, Pak Erick harus bersungguh-sungguh menjalankannya," ujar Hartono dalam keterangannya, Jumat (18/3).  

Menurut dia, Kementerian BUMN melalui PTPN harus mengawal program sawit rakyat agar program tersebut tidak hanya menjadi simbolis belaka, namun tidak ada implementasinya di lapangan. Sehingga, harapan untuk menciptakan keseimbangan pasar nantinya benar-benar terwujud. 

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, program sawit rakyat memerlukan kerja sama jangka panjang. Sebab, dalam implementasinya tidak cukup setahun dua tahun sampai membuahkan hasil.

"Rakyat akan terbantu dengan adanya bibit unggul, tetapi selanjutnya, seperti bagaimana pemupukannya, konsultannya, itu bisa mengarahkan cara perawatannya sampai panen dan akhirnya bisa dicapai hasil panen yang maksimal," kata dia.

Hartono Bangun menyinggung luasan program sawit rakyat yang sudah bekerja sama dengan PTPN. Kata dia, luasan 42 ribu hektar masih sangat kurang untuk tujuan menciptakan keseimbangan pasar. Ke depan, jika program ini menjadi komitmen Kementerian BUMN harus ditambah luasannya.

"Kalau program ini jalan, maka akan terjadi keseimbangan, dimana BUMN bersama rakyat juga bisa berperan," ucap Hartono.

Sebelumnya, Erick Thohir telah meluncurkan program sawit untuk rakyat melalui PTPN V dengan menyediakan dan melepas bibit sawit unggul bersertifikat kepada para petani. Saat ini , telah terbentuk sebanyak 42 ribu hektare lahan hasil program yang bersinergi bersama para petani tersebut.

Menurut Erick, dengan program sawit rakyat dapat menciptakan keseimbangan pasar. Erick menceritakan, dahulu bibit sawit tidak diberikan langsung kepada masyarakat, sehingga petani kerap mendapatkan bibit yang tidak tepat.  Namun, sekarang PTPN sudah mengubah pola pikirnya, saat ini PTPN sudah bisa memproduksi bibit sendiri saat ini, bukan impor lagi.

Sembari menunggu bibit kelapa sawit tumbuh menjadi kelapa sawit, para petani yang bekerja di PTPN, hasilnya di offtaker. Erick mengatakan dengan situasi kebutuhan minyak sawit yang tinggi, BUMN menerapkan switch terhadap seperempat produksinya sebanyak 750 ton per bulan untuk memenuhi permintaan minyak goreng.

Meskipun produksi itu tidak mencukupi sebab kebutuhan nasional perbulan nya mencapai 9 juta ton. Erick mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami mengetuk hati pihak swasta juga harus memiliki komitmen untuk membanjiri pasar dalam negeri," kata Erick.