PSI usik PKS dan Gerindra soal kursi pengganti Sandiaga Uno

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai mengusik PKS dan Gerindra soal kursi pengganti Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta mendesak koalisi pendukung Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk transparan dalam menentukan Wagub pengganti Sandiaga Uno.

Hal itu dirasa perlu oleh DPW PSI DKI Jakarta agar publik mengetahui komitmen calon yang bakal menduduki jabatan orang nomor 2 di DKI itu dalam menyelesaikan persoalan Ibu Kota.

"Ya yang kami garis bawahi adalah masyarakat DKI Jakarta berhak tahu kualitas kandidat wagub," kata Wakil Ketua DPW PSI Jakarta Rian Ernest di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Kamis(4/7).

Rian menyarankan, agar DPRD DKI Jakarta khususnya Fraksi Gerindra dan PKS untuk melakukan uji publik terhadap dua calon Wagub DKI Jakarta, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Menurut dia, uji publik dilakukan melalui mekanisme debat kandidat ataupun pemaparan terbuka untuk mengukur kapabilitas kedua calon yang diajukan PKS tersebut.

"Kita cuma ingin mendorong saja supaya teman-teman DPRD bisa lebih terbuka lagi, lebih transparan lagi. Kalau bisa teman-teman DPRD memanggil para kandidat lalu anggaplah live streaming gitu ya. Lalu lakukan paparan, seperti apa kandidat Wagub nanti rencana dia untuk ke DKI Jakarta. Mekanisme bisa kaya fit and proper test, ada proses paparan, proses tanya jawab. Jadi kita tahu seperti apa kapisitas calon ini," katanya. 

Ernest mengatakan, aspek transparansi sangat penting dikedepankan dalam memilih calon Wagub DKI Jakarta. Sebab, hal ini dapat mencegah terjadinya "politik dagang sapi" di antara elite politik, yang biasanya timbul seiring kepentingan yang muncul.

"Jadi untuk memecah sekadar tawar-menawar politik atau mungkin politik dagang sapi. Kita juga enggak mau seperti itu," katanya.

Aspek transparansi, bagi Ernest harus dikedepankan. Sebab, penting bagi Ernest, sebanyak 10 juta warga Jakarta tahu kapabilitas dan komitemen Cawagub ini dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sebab tak bisa dimungkiri bisa saja Cawagub ini nantinya menggantikan sang Gubernur jika berhenti di tengah jalan. 

"Sederhananya agar warga juga tidak memilih kucing di dalam karung, karena ini bicara nasib 10 juta warga DKI Jakarta, dan ini posisi Wagub dari Ibu Kota Negara. Jadi bukan posisi yang main-main, kita juga enggak bisa anggap remeh. Bila misalkan, amit-amit gubernur berhalangan tetap, misalkan kalau mesti diganti kan orang ini (wagub) yang akan jadi pemimpin kita semua," katanya.

Ernest mengungkapkan, paling tidak dalam uji publik nanti, kedua calon bisa menunjukkan komitmennya soal memberantas praktik penyimpangan anggaran yang biasa terjadi di birokrasi.

"Konsep-konsep cemerlang soal pencegahan korupsi, karena ini Pemprov DKI Jakarta sekarang kami ada kekhawatiran jangan sampai korupsi makin merajalela lagi. Tapi kan tidak mesti dong sedikit-sedikit ditindak, lebih baik dicegah saja. Ini kan menjadi penting supaya kita tahu seperti apa kualitasnya melalui uji publik itu," katanya.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengungkapkan, jika DPRD kurang siap melakukan uji publik, PSI siap memfasilitasinya. "Di DPP PSI ada ruangan, yang penting kan nonton live streaming debatnya tapi ada pemaparan, itu yang lebih penting," katanya.

Ia pun berharap, agar DPRD DKI Jakarta bisa cepat melakukan uji publik terhadap dua Cawagub DKI Jakarta itu, di waktu yang tinggal tersisa dua bulan ini. "Karena kan sebentar lagi periode DPRD yang sekarang akan habis," katanya.

Namun, jika tidak bisa diselesaikan pada penghujung periode ini, maka Michael menegaskan, PSI akan mendorong uji publik itu kembali di periode DPRD selanjutnya, sesaat setelah para kader PSI dilantik sebagai anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta.

"Jadi posisi kami adalah berharap bisa selesai secepatnya sebaik mungkin. Kalau bisa lebih cepat kenapa diperlama? Asal prosesnya jelas, transparan, masyarakat dilibatkan. Kalau ternyata tidak selesai, kami akan masuk. Nanti pada saat kami dilantik, kami akan pastikan proses itu transparan. Itu sikap kami nanti di DPRD, kalau DPRD sekarang tidak menyelesaikan. Tapi saat kami masuk, kami pastikan semua itu ada. Uji publik pemaparan kami akan pastikan ada. Tapi kalau sekarang sudah selesai ya sudah silakan, lebih cepat lebih baik," katanya.