Sri Mulyani sebut dana BOS masih sering dikorupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut gaji guru dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) rawan dikorupsi oknum pemerintahan daerah (pemda). Menurut Sri Mulyani, korupsi dana BOS itu mengganggu kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Tadinya saya pikir enggak ada korupsi, tapi ternyata tetap ada. Sampai di alamatnya diminta sama yang di atasnya, 'Kamu kan sudah terima. Saya minta dong.' Itu yang terjadi," kata Sri Mulyani di Gedung A Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

Menurut Sri Mulyani, sebanyak 80% dari anggaran pendidikan atau sebesar Rp508 triliun dalam APBN dialokasikan untuk dana BOS dan gaji guru. Sisanya atau sebesar 20% dikelola Mendikbud Nadiem Makarim. 

Dana BOS, lanjut Sri Mulyani, dialirkan pemerintah pusat lewat Anggaran Pembelian dan Belanja Daerah (APBD). Dana APBD tersebut kemudian ditransfer ke Dana Alokasi Umum (DAU) dan langsung diberikan ke pihak sekolah. 

Jika tidak ada penyelewengan dana BOS dan gaji guru di daerah, menurut Sri Mulyani, seharusnya beban kerja Kemendikbud lebih ringan. "Tapi semua masalah dari kondisi guru, sekolah sampai murid yang disalahkan Mas Nadiem. Ini yang harus kita hadapi dan kita bicarakan," tutur Sri Mulyani. 

Sri Mulyani pun menyayangkan seluruh pemegang kepentingan belum duduk bersama untuk membahas persoalan-persoalan di bidang pendidikan, termasuk korupsi dana BOS dan gaji guru. 

Walhasil, anggaran yang besar kerap tidak mampu menjadi solusi untuk semua persoalan yang muncul di dunia pendidikan. "Itu berarti ada sesuatu yang salah," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.