Sudah direvisi, APBD DKI masih Rp93,9 triliun

Meski sudah dibahas lebih rinci di DPRD, APBD DKI Jakarta 2020 masih mencapai Rp93,9 triliun dan diperkirakan defisit Rp4,5 triliun.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memproyeksi anggaran belanja DKI Jakarta tahun 2020 defisit Rp4,5 triliun. Pasalnya, nilai proyeksi belanja APBD DKI 2020 setelah pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) di komisi-komisi DPRD mencapai Rp93,9 triliun.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, angka tersebut lebih besar dari nilai rancangan KUA-PPAS sebelumnya.

Menurutnya, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI mengoreksi Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun.

"Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di Banggar (Badan Anggaran). Dari catatan kami per Jumat pagi ini, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp4,5 triliun," kata Idris dalam siaran pers yang diterima Alinea.id, Jumat (8/11).

Idris mengatakan, selama pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020, ada belanja langsung yang dikurangi. Namun, ada pula penambahan anggaran kegiatan baru yang tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau kegiatan strategis daerah (KSD).

Kegiatan-kegiatan itu berkaitan dengan rencana penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E. Ia pun mengimbau Gubernur Anies Baswedan segera menyisir ulang dan berani memotong anggaran bukan prioritas untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja.

Agar anggaran belanja sesuai dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp89,4 triliun, Idris mengusulkan Pemprov DKI harus memotong anggaran Rp6,5 triliun.

Namun, hasil rekapitulasi sementara Fraksi PSI menunjukkan pos belanja langsung hanya berkurang Rp118 miliar setelah pembahasan, sementara di pos lainnya baru berkurang hampir Rp1,9 triliun.

"Hitungan berdasarkan data yang kami pegang, banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, Komisi A bertambah sekitar Rp76,6 miliar, Komisi B naik sekitar Rp650 miliar, Komisi C belum ada keputusan, Komisi D berkurang Rp1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp555,6 miliar, dan penyertaan modal daerah naik Rp141,6 miliar," kata Idris.

Selain itu, Pemprov DKI masih harus menyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp3,94 juta menjadi Rp4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp300 miliar.

"Ini sudah masa kritis pembahasan. Gubernur harus segera menyisir langsung dan mengambil keputusan sulit. Di situasi darurat ini, perlu ketegasan apa yang harus dipotong dan dihemat," ucap Idris.

Idris juga menyoroti target pajak tahun 2020 sebesar Rp49,5 triliun yang dinilai tidak realistis. Padahal, target pajak tahun 2019 sebesar Rp44,5 triliun hingga kini masih sulit terpenuhi.

Berdasarkan situs bpkd.jakarta.go.id, realisasi pajak per 8 November 2019 baru mencapai Rp33,4 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini masih kurang Rp11,1 triliun di dua bulan terakhir tahun berjalan 2019.

“Defisit tahun ini sangat besar sehingga SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tidak sebesar perkiraan awal. Target pajak tahun depan terlalu besar, belanja tahun depan pun masih belum dipangkas menyeluruh. Gubernur dan TAPD harus bertindak cepat memperbaiki penghitungan anggaran," katanya.