Alasan anggota DPR mendukung pengembangan Vaksin Nusantara

DPR RI, khususnya Komisi Kesehatan atau Komisi IX, memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Vaksin Nusantara. Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengusulkan agar tahapan uji klinis tidak dilanjutkan. 

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI akan mengikuti proses uji klinis tahap II vaksin yang digagas oleh eks Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Rabu (14/4) hari ini.

Rasa takut Indonesia tidak memiliki stok vaksin Covid-19 lantaran ada bayang-bayang embargo dari negara vaksin menjadi menjadi dasar DPR mendorong pengembangan Vaksin Nusantara.

"Dorongan (pengembangan vaksin Nusantara) itu makin kuat setelah kita diembargo. Ternyata, kita tidak punya kedaulatan dalam vaksin, untuk mengobati rakyat sendiri," kata anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (14/4).

Menurut Darul, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara produsen vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi Covid-19 di dalam negeri. Hal itu diyakini dapat tercapai bila Indonesia memproduksi vaksin. 

"Nah, sekarang kan kita gagap nih, setelah India mengembargo AstraZeneca, dan kita kekurangan vaksin. Sementara ada upaya untuk menemukan satu model atau satu cara untuk membuat vaksin dalam negeri, kok enggak didukung," katanya.

Lebih lanjut, Darul menilai, dasar BPOM menyatakan konsep vaksin Nusantara berbasis sel dendritik lantaran tidak memenuhi Good Manufacture Practice (GMP) tidak berdasar. Politikus Partai Golkar ini menilai, metode sel dendritik dalam dunia medis kerap dilakukan pada pelbagai pengobatan.

"Ya, sekarang cuma ini dalam rangka untuk vaksin oke atau enggak. Tetapi proses (metode sel dendritik) seperti itu sudah biasa dilakukan," ucapnya.

"Karena kami melihat (metode sel dendritik) ini potensinya bagus untuk bisa dikembangkan menjadi vaksin, makanya kita dari DPR mendorong itu," lanjutnya.

Terlebih, Darul menilai, metode mengandalkan sel dendritik untuk pengembangan vaksin tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, melainkan juga Taiwan. "Nah, kita sedang berpacu nih, kita duluan yang berhasil atau dia duluan," katanya.

"Itu aja yang mendorong kita dari pada Komisi IX ingin teruskan dulu lah (pengembangan vaksin Nusantara). Kan ini, belum minta ijin EUA tetapi baru penelitian," sambung dia.