BPN Prabowo-Sandi temukan ribuan indikasi kecurangan pemilu

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menemukan pelanggaran dan kecurangan pemungutan serta rekapitulasi suara setelah pencoblosan Pilpres 2019 rampung. 

Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan telah mengantongi 1.200 kasus terindikasi pelanggaran yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami sampaikan data yang sudah masuk mengenai kecurangan ada 1.200 kasus di TPS yang mencerminkan atau indikasi kecurangan," katanya, di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4).

Menurut Hashim, tindakan ilegal dan curang itu terjadi dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara. Ia mencontohkan, ada kertas surat suara yang digotong ke tempat yang tidak representatif, ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos sendiri kertas suara hingga muncul angka yang fantastis.

"Kami menghargai segala kerja keras yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, kami yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Selain itu Hashim juga menyinggung terkait Daftar Pemilih Tetap yang diduga bermasalah sebanyak 17,5-18 juta yang belum dituntaskan secara baik oleh KPU.

Dia menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi di Kabupaten Bangkalan, ada sejumlah TPS yang pemilihnya memiliki tanggal lahir yang sama, yaitu sebanyak 250 pemilih yang lahir di pada 1 Juli dan 1 Januari.

"Lalu kami kirim tim ke sana, ditemukan fakta bahwa warga di sana sebanyak 90% adalah TKI yang bekerja di luar negeri. Karena itu, warga di sana kaget ada nama TKI masuk dalam DPT yang sebenarnya tidak ada," katanya.

Hashim juga mengatakan, setelah pemungutan suara di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin memperoleh suara 80%, sedangkan Prabowo-Sandi 19%.

Lalu dia membandingkan dengan perolehan suara Prabowo-Hatta di Pemilu 2014 yang menang di Kabupaten Bangkalan, namun lima tahun kemudian kalah telak di wilayah itu.

Ia juga mempertanyakan terkait dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi di Malaysia, yaitu surat suara telah tercoblos.

"Dalam kasus itu, satu partai tertentu pendukung paslon 01 diuntungkan. Kebetulan saja yang diuntungkan salah satu caleg Partai Nasdem yang merupakan anak dubes Indonesia di Malaysia dan itu semua menguntungkan 01," katanya.

Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan menambahkan laporan kecurangan tersebut terus bertambah. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1.261 kasus sudah diterima BPN. "Pagi ini saya terima 61 tambahan kasus. Jadi kalau ditotal sudah ada 1.261 catatan potensi pelanggaran pemilu," ujar Ferry.

Ferry mengaku prihatin dengan adanya pembiaran pelanggaran pemilu saat ini. Ia merasa tidak ada tindakan tegas dan tempat bagi pihaknya terkait setiap aduan pelanggaran yang dilaporkan.

"Kami bersyukur jika KPU dan Bawaslu masih konsisten dengan misi utamanya sebagai penyelenggara pemilu," katanya.

Lebih dari itu, ia berkata kecurangan pemilu akan merontokkan moral bangsa. 

"Sanggupkah kira-kira kita tegak sebagai bangsa ketika hasil pemilunya itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar," ucapnya.

Lapor KPU dan Bawaslu

Terkait temuan itu, BPN telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hashim meminta kedua lembaga itu bertindak tegas dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

"Kami BPN Prabowo-Sandi meminta kepada KPU dan Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk menciptakan pemilu yang benar-benar jujur dan adil," ujar Hashim.

Hashim menuturkan, surat kepada KPU dan Bawaslu tersebut dibuat setelah mencermati banyaknya aduan, laporan, dan bukti-bukti tindakan ilegal atau pelanggaran dan kecurangan yang diterima BPN dari masyarakat.

Adik kandung Prabowo ini amat menghargai segala kerja keras yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu. Ia juga yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. "Dan tetap menjunjung tinggi sumpah jabatannya dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia," lanjutnya.

Sementara itu, sebelumnya KPU membenarkan adanya kesalahan dalam penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Meski demikian, KPU menolak kalau kesalahan itu disebut sebagai upaya kecurangan, apalagi melanggar kode etik pemilu.

Berdasarkan klarifikasi terbaru KPU, kesalahan tersebut setidaknya terjadi pada sembilan tempat pemungutan suara (TPS), di antaranya:

1. TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi NTB. Sudah dikoreksi

2. TPS 3 Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB. Sedang dalam koreksi.

3. TPS 93 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Sudah dikoreksi.

4. TPS 10 Kelurahan Laksamana, Dumai, Provinsi Riau. Sudah dikoreksi.

5. TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sudah dikoreksi.

6. TPS 7 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah. Masih dalam proses koreksi.

7. TPS 6 Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

8. TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.

9. TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. (Ant)