BPN terima laporan pelanggaran pemilu

Direktur Saksi dan Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan telah menerima laporan pelanggaran pemilu di berbagai daerah.

Ferry mencatat, di Tangerang Selatan terdapat surat suara yang kurang untuk sekitar 40 orang.

"Temuannya ada itu tadi, di antaranya surat suara yang kurang ada 40 orang, saya bilang jangan diteruskan. Minta hentikan untuk pilpres dan nanti minta pemungutan suara ulang," ujar Ferry di Jakarta, Rabu (17/4).

Selain temuan kekurangan surat suara, Pusat Monitor Forum Relawan BPN juga menerima laporan saksi yang ditolak. 

"Ada juga saksi yang ditolak, seperti di Surabaya Utara, Madura, dan banyaklah," tutur Ferry. 

Bukan hanya menerima laporan pelanggaran, Pusat Monitor Forum Relawan BPN juga mengumpulkan C1 plano dari saksi resmi, relawan maupun saksi independen.

Ferry menjelaskan, C1 plano yang dihimpun akan digunakan sebagai pembanding hasil pemungutan suara KPU. Sehingga, rekapitulasi C1 plano yang dihimpun Pusat Monitor Forum Relawan BPN seharusnya sama dengan hasil pemungutan suara KPU. 

"Kami punya dasarnya. Kami tanya, loh kok bisa berbeda. Nah, inilah dasarnya C1 plano menjadi dasar kami. Itu harus sama. Rekapitulasi suara KPU tidak bisa berbeda dengan C1 plano," kata Ferry. 

C1 Plano yang telah direkapitulasi dapat menjadi bukti valid yang bisa digunakan untuk menggugat hasil pemilu jika memang tidak sesuai. 

Sementara calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan, foto C1 plano dari berbagai TPS yang nantinya akan dikirim ke Pusat Monitor Forum Relawan BPN tersebut, berasal dari dua juta lebih relawan yang mencover 810 ribu TPS.

"Kami punya monitoring yang cukup terintegrasi dan mungkin nanti bagian ITE-nya bisa menyampaikan, tapi yang bisa saya liat ini, adalah pergeseran dari politik berbayar menjadi politik partisipatif. Politik yang penuh dengan sumbangsih dari para relawan, betul-betul terharu," kata Sandiaga Uno.