sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jelang debat, Capres/Cawapres dapat dukungan dari pakar

Tim pakar juga memberikan semacam kisi-kisi dari tema yang akan dibahas pada debat tahap pertama

Rakhmad Hidayatulloh Permana
Rakhmad Hidayatulloh Permana Minggu, 06 Jan 2019 19:49 WIB
Jelang debat, Capres/Cawapres dapat dukungan dari pakar

Capres dan Cawapres mengaku telah siap tampil pada Debat Pasangan Presiden/Wakil Presiden RI tahap pertama yang akan diselenggarakan oleh KPU pada 17 Januari. 

Cawapres Ma'ruf Amin menyatakan, mendapatkan dukungan dari tim kampanye nasional (TKN) maupun tim pakar yang mendukungnya.

Ketua TKN Jokowi/Ma'ruf Erick Thohir, bersama sejumlah pakar pada Minggu (6/1) pagi telah mengunjungi kediamannya. Mereka memberikan masukan-masukan terkait dengan persiapan debat.

Tim pakar juga memberikan semacam kisi-kisi dari tema yang akan dibahas pada debat tahap pertama, yakni persoalan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan pemberantasan terorisme.

"Dengan masukan-masukan itu, Pak Jokowi dan saya sudah siap mengikuti debat yang akan diselenggarakan oleh KPU," katanya usai menerima perwakilan suporter klub sepak bola.

Ketika ditanya, siapa saja dan dari lembaga mana saja tim pakarnya, Kiai Ma'ruf enggan menyebutkannya. Namun, Kiai Ma'ruf mengatakan, tim pakarnya sesuai dengan tema yang akan dibahas, yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Topik yang khusus diperdalam? Menurut Kiai Ma'ruf, semua tema yang akan dibahas pada debat tahap pertama adalah penting sehingga semuanya menjadi perhatian.

"Tidak ada yang khusus dibahas karena semuanya menjadi penting," katanya.

Sponsored

Kalau mencermati pada debat pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pemilu 2014, soal masih dalam amplop tertutup dan pasangan calon harus memilih amplop yang mana.

Itulah sebabnya pasangan Jokowi/Ma'ruf akan melakukan latihan simulasi debat. "Ya tentu, kami akan melakukan simulasi, pendalaman juga."

Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengundang seluruh anggota Direktorat Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Jumat (4/1).

Undangan itu dilakukan sebelum pelaksanaan debat pertama pada 17 Januari mendatang.

"SBY mengundang tim debat untuk memberikan masukan karena beliau sangat berpengalaman berkompetisi dua kali dan memimpin negara 10 tahun," kata Sudirman Said di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Hal itu diupayakan untuk menghadapi sesi pertama debat capres- cawapres pada 17 Januari mendatang dengan tema hukum, HAM, terorisme dan korupsi.

Selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejumlah ahli, akademisi dan profesor juga akan memberikan ilmunya. Namun nama sejumlah ahli, akademisi dan profesor itu tidak diumumkan kepada publik.

"Sejumlah ahli, sejumlah profesor, sejumlah akademisi yang mungkin tidak bisa terbuka tapi mereka memberikan masukan-masukan yang baik kepada calon kita," ujarnya.

Sementara Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi meminta dua kubu calon Presiden untuk menyudahi gimmick, saat acara debat pemilu Pilpres. 

"Keduanya punya amunisi yang sama-sama kuat. Tinggal itulah kemudian yang harusnya disampaikan di ruang publik, bukan cuma ngomong gimmick saja," katanya, saat dalam acara Kongkow Konstitusional di Cafe KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (6/1). 

Sepanjang masa kampanye, publik hanya disuguhi oleh debat kusir dan saling serang saja. Dia mencontohkan dengan fenomena paslon yang mengkritik harga bahan pokok yang mahal. 

Selain itu, lanjut dia, semestinya tiap paslon menyibukkan diri untuk menggali potensi gagasan yang dimiliki. 

"Jokowi punya kelebihan dari sisi kinerja. Kelebihan sudah start lebih dulu melakukan untuk publik. Visi-misi yang dianggap nawacita lanjutan sebagai proposal baru kepada publik yang harus disampaikan. Begitu juga pak Prabowo, sebenarnya sebagai penantang punya catatan," imbuhnya. 

Dia juga menyoroti visi-misi yang kedua paslon yang lebih concern pada isu ekonomi saja. Sedangkan porsi isu soal penegakan hukum justru lebih sedikit. (ant)

 

Berita Lainnya
×
tekid