Cegah hoaks jadi ladang bisnis

Maraknya hoaks menjelang pemilu perlu disikapi serius oleh pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Politik Institut (IPI) Karyono Wibowo, hoaks perlu dilawan secara komprehensif. Ia khawatir, hoaks 'dibudayakan' menjadi alat memenangi kontestasi elektoral. 

"Hoaks kini mungkin sudah menjadi ladang bisnis bagi kepentingan politik. Kalau ini tak ditahan, wah kacau. Nanti akan ada orang yang menang (pemilu) itu menggunakan hoaks. Ini nanti bisa bermunculan PT (perseroan terbatas) atau jasa hoaks," ujar Karyono dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/1). 

Publik sempat dihebohkan dengan desas-desus mengenai adanya tujuh kontainer yang memuat surat suara yang telah dicoblos pada kolom Jokowi-Ma'ruf, Rabu (2/1). Desas-desus itu kian menyebar lewat cuitan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief di Twitter. 

Setelah ditelusuri, ternyata desas-desus itu kabar bohong alias hoaks. Meskipun Andi membantah berniat menyebar hoaks, menurut Karyono, hoaks tersebut didesain untuk menguntungkan salah satu kubu di Pilpres 2019. "Itu jelas tak mungkin pihak petahana," cetusnya. 

Menurut catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ada 9 hoaks yang beredar di masyarakat sejak awal tahun. Selain hoaks surat suara tercoblos, kabar kediaman Andi Arief digeruduk aparat keamanan juga masuk dalam kategori hoaks. 

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik(FISIP) Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, merebaknya hoaks di tengah tingginya tensi politik membuat publik dipaksa mengonsumsi suguhan pertarungan politik yang miskin makna. 

Tak hanya membodohi publik, Arbi menyebut, hoaks juga merusak kualitas demokrasi. "Demokrasi mundur karena hoaks. Karena demokrasi itu berarti rakyat berhak menerima yang baik, berhak menerima yang benar. Tapi, dengan hoaks mereka bingung, mana yang bisa dipercaya sumbernya dan tidak. Mereka enggak ada ukuran," ujarnya. 

Arbi menilai, hoaks tak cukup hanya ditangani pihak berwenang saja. Masyarakat pun perlu turun tangan untuk memberantas hoaks. "Tapi kelemahan masyarakat hadapi hoaks harus diperkuat. Artinya dunia pendidikan harus kerja untuk ini, dunia intelektual pers dan seluruhnya harus lawan hoaks, tak bisa pihak kepolisian saja," paparnya.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Bonny Hargens, menilai ada upaya 'menjebak' KPU dalam penyebaran hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. "Sehingga apabila kandidat tertentu kalah maka yang dituduh dan disalahkan adalah KPU. Seolah-olah ada kecurangan," cetusnya.