Demokrat merasa dikhianati Anies dan Surya Paloh

Partai Demokrat membeberkan kronologis dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres). Koalisi ini ternyata juga mengusung pasangan Anies-Cak Imin tanpa sepengetahuan Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022. Tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem, belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidential threshold 20%.

“Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY ‘menjemput takdir’ sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan empat orang dari Tim 8,” ungkapnya dalam keterangan, Kamis (31/8).

Secara formal, anggota Tim 8 ini menyebut, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi enam butir kesepakatan.

Ada dua poin yang menjadi poin cerita ini, pertama capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. Kedua, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan capres-cawapres dideklarasikan.

“Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Anies menghubungi AHY pada 12 Juni 2023. Anies berkata kepada AHY, harus berpasangan dengan AHY berdasarkan permintaan sang ibu dan guru spiritual.

Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh para ketua umum. Persisnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Penandatanganan itu untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya. Maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya.

“Ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan,” ungkapnya lagi.

Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih AHY karena dianggap memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya. Meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. 

“Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,” katanya.

Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. 

Ia menduga, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi. 

Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8.

Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. 

Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. 

Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tiba-tiba, menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. 

“Sehari kemudian, pada 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucapnya.

Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Menurutnya, rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan.

“Pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ujarnya.