Indonesia adopsi digitalisasi data untuk kepemiluan sejak 2014

Indonesia sudah menerapkan teknologi canggih dalam proses kepemiluan sejak beberapa tahun. Contohnya portal open data karena menerapkan application programming interface (API) pada 2014 sehingga memudahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat berbagai instrumen pendidikan pemilih berbasis teknologi.

Menurut Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, digitalisasi data, inisiatif open data, dan insentif penggunaan media sosial menjadi instrumen yang memudahkan kerja-kerja pemenangan dalam kontenstasi "kotak suara".

"[Sehingga] pemenangan pemilu bertransformasi menjadi lebih mudah, murah, realistis, dan tepat sasaran melalui pengguna open data, big data, dan Al [artificial intelligence], khususnya di tengah digitalisasi data elektoral Indonesia yang berkembang pesat,” ucapnya dalam webinar, Kamis (2/12). 

Asas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (luber jurdil), yang termaktub dalam konstitusi, diyakini dapat berjalan baik jika kontestasi kompetitif. Pemilih pun dapat memberikan suaranya berdasarkan informasi yang memadai dan benar atau terbebas dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan, atau tekanan.

"Kepercayaan dan legitimasi publik adalah hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pemilu adalah dalam rangka memastikan pemilu berjalan dengan aman, efisien, dan yang paling penting menjadi kemurnian suara pemilu. Apa yang diberikan, itulah yang dihitung,” tuturnya.

Sejauh ini, menurut penilaian Titi, pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu di Indonesia adalah yang paling transparan dan akuntabel di dunia. Padahal, KPU memiliki pangkalan data (database) pemilih tersentralisasi dan terbesar dibandingkan negara-negara lainnya.

“Database Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita adalah database online elektronik tersentralisasi terbesar di dunia, yang mampu mengumpulkan lebih dari 190 juta data pemilih secara online,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, data elektoral dapat dibuka dan diakses publik. Jumlah pemilih per TPS, perolehan suara, perolehan kursi, dan riwayat calon, misalnya.

“Sudah saatnya kita memanfaatkan secara positif berbagai instrumen tadi untuk kerja-kerja kemenangan yang lebih mudah, murah, realistis, dan tepat sasaran karena kita ingin menghadirkan politik yang lebih terjangkau bukan politik mahal,” pungkas Titi.