LIPI: Parpol jadi kunci pemilu berkualitas

Wacana revisi Undang-undang Pemilu dinilai berada di tangan partai politik sebagi kunci agar pesta demokrasi lebih berkualitas.

Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan mekanisme pemilu di Tanah Air lebih penting ketimbang perdebatan masa jabatan presiden.

Sejak merdeka, kata dia, sudah banyak menanisme pemilu yang diterapkan. Dari pengalaman itu, seharusnya Indonesia mampu menentukan mekanisme pemilu yang tepat, akurat, dan memberikan manfaat.

"Tahapan pemilu tidak dilalui secara substantif meskipun sebulan. Bagaimana mengunci itu? Bagaimana agar yang terpilih itu betul-betul adalah pilihan yang best of the best?" ujarnya di Jakarta, Minggu (24/11).

Untuk menentukan sistem pemilu yang akan digunakan menurut Siti akhirnya kembali kepada parpol sebagai peserta. Konstitusi telah menyebutkan bahwa parpol merupakan lembaga yang dapat mengusung atau mendukung para calon.

Kendati demikian, Siti memberikan catatan khusus terkait keikutsertaan calon petahana. Kemunculan incumbent dalam setiap pemilu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Contoh Pemilu 2019. Tadi disebutkan bagaimana birokrasi kita terlibat dalam pemilu. Itu sangat buruk. Tidak boleh. Dalam keadaan apa pun birokrasi ini harus keep away dari politik praktis," tuturnya.

Berkaca dari pemilu terakhir, Siti menilai perlu banyak pembenahan. Menurutnya, pembenahan yang harus dilakukan terutama pada mekanisme prosedural menjadi lebih substantif.

Parol, kata dia, mau tidak mau, harus menjadi pionir untuk menunjukkan komitmen mendukung calon-calon yang bisa dipertanggungjawabkan. 

"Kita tidak boleh mengulangi Pemilu 2019, serentak atau setengah serentak untuk efisiensi, ternyata menghasilkan hal-hal yang justru memprihatinkan. Ini yang harus dibenahi, menurut saya (adalah) kualitas," tegasnya.