Pemda diminta bantu sediakan sarana prasana KPU-Bawaslu daerah

Pemerintah daerah (pemda) diminta membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memenuhi sarana dan prasarana (sapras). Bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, ini penting guna menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Ada KPUD-KPUD dan Bawaslu yang tidak memiliki kantor, tidak memiliki gudang penyimpanan. Nah, ini mohon bantuan dari rekan-rekan kepala daerah," ucapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis (20/7).

Tito melanjutkan, pemda juga perlu memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama menyangkut partisipasi publik. Ia mengingatkan, legitimasi hasil pemilu dan pilkada akan kuat jika banyak yang menyalurkan hak suaranya.

Bekas Kapolri ini juga meminta Bawaslu dan lembaga pemantau pemilu bekerja maksimal dalam memelototi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Harapannya, "pesta demokrasi" terlaksana dengan baik, jujur, dan adil.

"Kemudian, teman-teman media untuk memberikan pemberitaan yang baik, yang tidak provokatif, tidak melakukan hoaks, black campaign, dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Tito, pemilu bisa terlaksana dengan sukses jika semua pihak bekerja sama. Apalagi, pemilu merupakan instrumen vital dalam demokrasi.

"Pemilihan umum itu adalah titik terpenting dari sistem demokrasi karena pada saat pemilu itulah satu-satunya momentum yang melibatkan seluruh partisipasi rakyat untuk menentukan pemimpin atau perwakilannya," tuturnya. 

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, stakeholder yang paling utama dalam mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah penyelenggara pemilu. Karenanya, KPU dan Bawaslu diharapkan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ia lantas menyinggung soal potensi risiko yang terjadi saat pemilu. Untuk mengantisipasinya, pemda diharapkan memanfaatkan keberadaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS). 

Tito juga meminta aparat keamanan agar mampu memprediksi dan mengantisipasi sekaligus mengatasi berbagai masalah dengan cepat. "Sehingga, setiap potensi masalah konflik yang ada cepat untuk bisa diselesaikan."