Pemilu 2019, ada upaya mengembalikan kejayaan Orde Baru 

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, mengungkapkan pemilihan umum atau Pemilu 2019 berbeda dari sebelumnya. Pemilu kali ini bukan sekadar pemilihan, tapi sebuah pertarungan demokrasi yang akan menentukan arah Indonesia ke depan. Sebab, ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengembalikan kejayaan rezim Orde Baru jika salah satu kandidat menang dalam pemilu. 

“Setelah 1998, perdebatan terbesar kita adalah Indonesia mau dibawa kemana? Kita sudah sukses membangun demokrasi, munculnya kekuatan- kekuatan masyarakat sipil, media yang bebas. Tapi saat ini kita dihadapkan pada suatu fenomena munculnya kekuatan-kekuatan politik yang kembali mengimajinasi kebesaran Orde Baru,” kata Boni di Jakarta pada Senin, (15/4).

Karena itu, Boni kembali mengingatkan kepada masyarakat agar lebih bijak dan rasional dalam memilih kandidat pilpres kali ini. Menurutnya, untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dan terus maju ada di tangan rakyat Indonesia sendiri.

“Jadi, pilihan bangsa Indonesia apakah dikendalikan oleh kekuatan yang mau membesarkan lagi Orde Baru atau kita mau pembangunan dan proses berbangsa dan bernegara ini terus maju ke depan menjadi sebuah bangsa yang besar," ucapnya.

Selian itu, ia juga meminta kepada pemilih agar berhati-hati dengan sentimen yang kerap dimunculkan jelang pemilihan pada 17 April 2019 mendatang. Sebab, sentimen yang muncul kerap berpotensi memecah belah bangsa.

“Ini bukan perkara kecil. Ini soal Indonesia masih bertahan atau tidak ke depan. Maka jangan pernah meremehkan isu-isu yang muncul. Jangan pernah memobilisasi hoaks, fitnah, karena itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan perbedaan-perbedan kita,” katanya.

Pernyataan Boni yang menyebut adanya upaya untuk mengembalikan kejayaan Orde Baru diperkuat dengan hasil liputan investigasi jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn. Allan mengungkapkan upaya tersebut akan dilakukan oleh salah satu kandidat capres.

Menurut hasil investigasi Allan Nairn, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, adalah pihak yang akan mengembalikan kejayaan Orde Baru tersebut. Sebuah dokumen berjudul ‘Notulensi Rapat Tertutup Prabowo Subianto dan Tim’ menunjukkan hal itu. 

Sebanyak lima poin tertulis dalam empat halaman yang diketahui dihasilkan dari sebuah rapat tertutup yang berlangsung pada 21 Desember 2018 di kediaman Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara Nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Poin pertama membahas jabatan untuk Kapolri baru. Komjen Pol (Purn) Moch Sofjan Jacoeb ditunjuk untuk menentukan seseorang yang pantas menjabat sebagai Kapolri. Tentu orang tersebut harus nasionalis dan tegas. Tugas utamanya melemahkan HTI dan FPI. Juga menangkap ulama-ulama yang dianggap radikal.

Kedua, membahas mengenai jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Tugas kepala BIN nantinya melakukan upaya penyerangan terhadap lawan politik Prabowo. Juga melumpuhkan kelompok HTI, FPI dan JAD. Selain itu, PKS dan Partai Demokrat dilaporkan akan digembosi.

Ketiga, membahas mengenai jabatan Panglima TNI. Gatot Nurmantyo diberi kepercayaan untuk menentukan orang yang pantas menjabat posisi tersebut. Tak hanya itu, peran Angkatan Darat akan diperkuat seperti jaman Orde Baru.

Keempat, membahas mengenai jabatan Jaksa Agung. Fadli Zon dan Fahri Hamzah disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan seseorang mengisi jabatan tersebut. Tugas utama dari Jaksa Agung tersebut nantinya mengadili politikus yang berasal dari PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP. 

Terakhir, membahas mengenai KPK. Dalam notulen itu disebut, KPK harus dikendalikan dengan memperkuat peran Kelompok Bambang Widjayanto. Para petinggi KPK saat ini seperti Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang adalah target utama yang harus dikendalikan. Alasannya, karena ketiga orang tersebut pro terhadap Jokowi.