Realisasi NPHD Pilkada 2020 baru Rp9 triliun

Realisasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 baru Rp9.007.069.430.923 (59,88%) per 9 Juli. Sebesar Rp6.035.089.080.049 (40,12%) belum dicairkan.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuda Kemendagri) berjanji, akan terus mendorong realisasi NPHD. Diupayakan sebelum 15 Juli.

"Bahkan kalau bisa, lebih cepat lebih baik agar penyelenggara bisa melaksanakan tahapannya dengan lancar," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuda Kemendagri, Mochammad Ardian. Total anggara Pilkada 2020 sebesar Rp14,98 triliun.

"Anggaran ini segera dicairkan agar KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan aparat keamanan sebagai komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi pilkada ini gerakannya maksimal. Oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera dipenuhi," sambung dia.

Baru 98 dari 270 daerah pelaksana Pilkada 2020 yang telah menyalurkan 100% NPHD kepada KPU. Mencakup Kalimatan Utara (Kaltara), Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Barat (Sumbar), dan 95 kabupaten/kota. Sisanya, enam provinsi dan 166 daerah tingkat (dati) II), belum seutuhnya.

Sedangkan 100% realisasi NPHD kepada Bawaslu sudah dilakukan 102 daerah. Sumbar, Jambi, Kaltara, Kalteng; dan 98 kabupaten/kota. 

Sementara itu, baru 29 daerah yang telah transfer 100% kepada aparat keamanan. Mencakup Jambi, Kalteng, dan 27 dati II.

"Terima kasih untuk daerah yang cepat untuk mencairkan NPHD-nya dan kami akan terus pantau daerah mana saja yang belum menyalurkan NPHD sesuai kesepakatannya," tutupnya, menyitir situs web Kemendagri.