logo alinea.id logo alinea.id

Timses sengaja bikin elektabilitas Jokowi-Ma'ruf stagnan

Timses sengaja membuat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf saat ini cenderung stagnan dan turun.

Robi Ardianto
Robi Ardianto Jumat, 07 Des 2018 23:55 WIB
Timses sengaja bikin elektabilitas Jokowi-Ma'ruf stagnan

Timses sengaja membuat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf saat ini cenderung stagnan dan turun.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengaku elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sengaja dijaga di level stagnan saat ini. Stagnasi elektabilitas itu sebagai bagian dari strategi politik kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Jangan sekarang dipaksa naiknya, (karena) kedepannya susah bagi kami untuk menjaganya," katanya di Hotel Grand Sahid, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/12). 

Dia beralasan jika kenaikan elektabilitas saat ini, maka bisa jadi pada bulan April mengalami penurunan. Sehingga, sebaiknya TKN membuat formula agar trennya kenaikan terjadi pada bulan April.

TKN pun merencanakan kenaikan elektabilitas pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin dimulai pada bulan Januari. Kemudian berlanjut pada Februari hingga April sebagai puncaknya.

"Jadi memang itu strategi saja sih. (Sengaja) dijaga seperti itu. Yang terpenting dalam pemenangan tren (elektabilitasnya) bagus," katanya. 

Dia pun yakin, masyarakat Indonesia pintar menilai dan tidak mungkin mempercayai sebuah kebohongan.

"Masyarakat sudah tau kok. Mana yang bekerja, mana yang hanya omong besar dan yang bohong. (Rakyat) sudah tau," sindirnya.

Sponsored

Sementara itu, Ketua TKN Erick Thohir mengatakan stagnasi elektabilitas Jokowi-Ma'ruf lantaran Cawapres Ma'ruf Amin belum bergerak melakukan kampanye ke masyarakat.

Menurutnya, hasil survei di atas 50% untuk pasangan nomor urut 01 itu baru disumbangkan oleh Jokowi saja. Sementara, untuk Paslon Prabowo-Sandi itu merupakan hasil akumulasi dari kedua pasangan calon. 

"Yakin (akan meningkat). Beliau (Ma'ruf) belum bergerak saja sudah 53%. Apalagi beliau bergerak," katanya. 

Dijadwalkan, kata dia, Cawapres Ma'ruf Amin baru akan mulai masif berkampanye pada bulan Januari. Pada bulan itupun ditargetkan elektabilitas Paslon Jokowi-Ma'ruf akan mulai naik.

"Kan Abah (Ma'ruf) belum bergerak. Belum kampanye. Kalau nanti Abah kampanye, wuih," katanya. 

Dia berdalih perjalanan Ma'ruf ke luar kota hanyalah sebagai rangkaian silaturahim, belum melakukan kampanye. 

Dana saksi

Sementara itu, Bendahara Umum TKN Wahyu Sakti Trenggono memperkirakan dana saksi yang harus dikumpulkan mencapai Rp400 miliar.

"(Perkiraan dana saksi) Kurang dari Rp300 miliar-Rp400 miliar. Masa saksi enggak boleh minum botol (air mineral). Idealnya (per saksi) Rp200.000-Rp300.000," katanya. 

Dia menilai, dana saksi yang begitu besar lantaran diasumsikan jumlah Tempat pemungutan Suara (TPS) diperkirakan ada jutaan tempat.

Wahyu menjelaskan, nantinya di setiap TPS minimal terdapat dua orang saksi yang berjaga. "(Pengadaan) saksi (karena) khawatir adanya kecurangan," tegasnya. 

Dana saksi yang begitu besar, ucapnya, berasal dari dana gotong royong. Termasuk dana patungan seluruh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. 

Selain itu, dia menjelaskan untuk kegiatan kampanye selama ini, dana yang telah dipergunakan mencapai Rp9,7 miliar. Penggunaan dana yang terbesar untuk akomodasi, sewa tempat, konsumsi, transportasi hingga alat peraga. 

"(Misalnya) saat pelaksanaan Rakernas Jawa Timur beberapa waktu lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, TKN Jokowi-Ma'ruf telah melaporkan kepada KPU dana awal kampanye (DAK) yaitu sebesar Rp11 miliar. 

Jumlah tersebut menurut pengakuan Wahyu sudah bertambah. Hanya saja, dia belum bisa menyebutkan jumlah detail dana kampanye yang telah dihimpun oleh TKN..

"Pasti transparan. Tapi akurat kan lebih bagus, daripada salah beritanya," kilahnya kepada media. 

Menurutnya, saat ini tim bendahara sedang menyusun rincian dan jumlah yang telah dikumpulkan untuk dana kampanye. Dana tersebut juga memiliki auditor independen, yang setiap bulan mengaudit dana kampanye.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jangan melihat pembangunan infrastruktur dari kacamata ekonomi semata-mata. Membangun infrastruktur itu adalah soal persatuan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Nusantara itu dengan harapan agar keterhubungan antarwilayah menjadi lebih meningkat, menyatukan seluruh daerah di Tanah Air, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Bahkan R. Soerarjo, lewat lagunya Dari Sabang Sampai Merauke, sejak dulu telah menuliskan: “Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia!” Kenapa harus sambung menyambung? Supaya negara besar ini, yang wilayahnya “Dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau”, bisa disatukan. Itulah mengapa infrastruktur jalan di Papua, Kalimantan, Sumatera dan lain-lain, harus dibangun sebaik Pulau Jawa. Dengan keterhubungan antarwilayah yang bagus: orang Aceh semakin mengenal orang Papua, orang Papua harus kenal orang Kalimantan, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on