close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024)./Foto Instagram @a.amran_sulaiman
icon caption
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024)./Foto Instagram @a.amran_sulaiman
Peristiwa
Senin, 07 Juli 2025 17:01

DPR sepakat tambahan Rp10 triliun untuk program pertanian

Tambahan anggaran itu akan difokuskan pada pengembangan bibit komoditas strategis dan peningkatan produksi pangan nasional.
swipe

Komisi IV DPR menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp10 triliun untuk program multi-tahun, yang akan difokuskan pada pengembangan bibit komoditas strategis dan peningkatan produksi pangan nasional.

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto menjelaskan, alokasi tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas penting, seperti bawang putih, kedelai, dan gandum. Selain itu, program ini juga menyasar pengembangan bibit unggul untuk komoditas strategis perkebunan, seperti tebu, kelapa dalam, kopi, kakao, mete, pala, dan lada.

“Ini langkah penting untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional,” ujar Titiek Soeharto dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian juga memaparkan rincian Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun 2026 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, dengan total anggaran awal sebesar Rp13,75 triliun. Komisi IV turut mencermati rencana Kementan untuk mengusulkan penyesuaian pagu menjadi sebesar Rp44,64 triliun.

Rincian anggaran tersebut meliputi berbagai unit kerja eselon I di Kementan, seperti Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang menerima alokasi terbesar senilai Rp6,38 triliun.

Titiek juga meminta agar Kementan menyampaikan secara rinci rencana program dan kegiatan yang akan didanai dari anggaran tersebut. Selain itu, setiap masukan dan catatan dari rapat kerja juga diharapkan segera ditindaklanjuti.

“Komisi IV DPR akan melakukan pendalaman bersama-sama eselon 1 Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Titiek.

img
Immanuel Christian
Reporter
img
Fandy Hutari
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan