Fakta-fakta demo buruh yang memprotes aksi joget dan gaji fantastis anggota DPR

Ribuan buruh dari berbagai daerah mulai memadati area Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sejak Kamis (28/8) pagi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal turut hadir dan menggelar orasi dalam aksi unjuk rasa besar tersebut.

Dalam orasinya, Iqbal menyoroti aksi joget sejumlah anggota DPR di sela sidang tahunan MPR pada 16 Agustus lalu. Menurut Iqbal, aksi joget itu menyakiti hati kaum buruh yang saat ini sedang didera kesulitan ekonomi. 

"Kalau mau joget, jogetlah kamu (anggota DPR) di kamarmu, di ruang sendiri. Boleh joget, tapi jaga hati rakyat," ujar pria yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu. 

Said juga menagih janji Presiden Prabowo Subianto kepada kaum buruh. Menurut dia, Prabowo sudah menjanjikan akan mengeluarkan kebijakan terkait pekerja alih daya (outsourcing) dan penyesuaian upah buruh.

Selain KSPI, menurut Iqbal, sebanyak 74 elemen gerakan buruh dan serikat petani akan hadir berunjuk di Gedung DPR RI. Setidaknya ada 4.000-5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang akan turut menggedor pagar gerbang DPR. 

Unjuk rasa serupa digelar di berbagai daerah seluruh Indonesia, termasuk di antaranya di Bandung, Jawa Barat; di Serang, Banten; dan Surabaya, Jawa Timur. 

Apa saja tuntutan kelompok buruh kali ini? 

Setidaknya ada sepuluh tuntutan yang disuarakan kaum buruh dalam aksi unjuk rasa kali ini. Pertama, menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah. Kedua, membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK. Ketiga, melakukan reformasi pajak perburuhan yang berkeadilan, termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT.

Keempat, mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law. Kelima, mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Keenam, merevisi UU Pemilu demi sistem demokrasi yang lebih aspiratif dan terbuka. 

Ketujuh, mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kedelapan, menegakkan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sektor pertambangan. Kesembilan, menerapkan sistem pengupahan adil bagi pekerja perkebunan sawit. Terakhir, meratifikasi Konvensi ILO-190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan kaum buruh juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20–30% sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat serta solusi defisit anggaran negara.

Sebelumnya, publik marah lantaran polemik gaji DPR yang dilaporkan mencapai Rp230 juta per bulan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bahkan mengklaim mendengar kabar gaji anggota DPR bisa mencapai miliaran per bulan. 

Kelompok buruh tak satu suara 

Meskipun dipromosikan dari jauh-jauh hari, tak semua kelompok buruh ikut serta dalam unjuk rasa kali ini. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengatakan  organisasinya tidak akan "menurunkan pasukan" dalam aksi demo buruh pada 28 Agustus. 

Dalam sebuah keterangan video yang beredar di kalangan wartawan, Jumhur beralasan kelompok buruh masih dalam proses dialog dengan pemerintah, DPRD, dan kalangan pengusaha dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan.

"Tiga juta anggota dan keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia untuk tidak ikut serta dalam acara itu... Kalau kita dialog saja masih bisa, ngapain kita demo-demo. Jadi, saya meminta untuk itu (demonstrasi) tidak dilakukan," ujar Jumhur.

Bagaimana respons DPR terhadap demo buruh? 

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar kelompok buruh yang berunjuk rasa tidak berlaku anarkis. Menurut dia, DPR akan berupaya mengakomodasi tuntutan kaum buruh. 

"Apa yang disampaikan kepada kita, DPR, itu disampaikan secara profesional, bijak. Dan, jaga ketertiban dan keamanan dalam proses demo," ujar politikus NasDem itu. 

Sebagai langkah antisipasi terjadi kericuhan, DPR telah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk sebagian besar staf dan pegawai DPR. 

"Orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin (aksi unjuk rasa sebelumnya). Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya, diimbau untuk WFH," jelas Sahroni.