Terkait dampak perang Iran-Israel, DPR imbau WNI tenang

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya evakuasi secara bertahap dan terus memperbarui informasi melalui jalur resmi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di wilayah konflik antara Iran dan Israel untuk tetap tenang. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya evakuasi secara bertahap dan terus memperbarui informasi melalui jalur resmi.

“Kami mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan memperbarui kabar para WNI di Iran, serta melakukan evakuasi bertahap ke Tanah Air,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/6).

Dasco menambahkan, DPR, khususnya Komisi I, akan terus memantau kondisi terkini dan menjaga komunikasi aktif dengan pemerintah. Ia juga meminta Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk membuka layanan hotline darurat yang dapat digunakan WNI apabila membutuhkan bantuan segera.

“Hotline sangat penting agar komunikasi dan pemantauan kondisi WNI di Iran dapat dilakukan secara real time,” jelasnya.

Terpisah, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, diperlukannya sejumlah langkah preventif yang mulai diambil pemerintah.

Pertamina telah menyiapkan jalur distribusi energi alternatif. Pemerintah juga memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga inflasi tetap terkendali.

Achmad menyarankan agar Indonesia tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif yang netral namun tegas. “Diplomasi Indonesia bisa bergerak melalui jalur ASEAN, Organisasi Kerja sama Islam (OKI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong gencatan senjata dan menjaga stabilitas kawasan,” ujarnya kepada Alinea.id, Kamis (26/6).

Ia menambahkan, ketahanan dalam negeri juga perlu diperkuat. Mulai dari stok pangan dan energi strategis, percepatan transisi energi, hingga perlindungan pelaku usaha domestik. “Pemerintah harus menjaga agar tekanan eksternal tidak terlalu membebani masyarakat,” tegasnya.