Beda pandangan Demokrat dan Gerindra soal infrastruktur

Partai Demokrat dan Partai Gerindra kembali menunjukkan tidak satu suara. Kali ini, keduanya berbeda pandangan terkait keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin segera merampungkan infrastruktur sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, keinginan Presiden Jokowi yang ingin mengebut pembangunan infrastruktur sebelum Pilpres 2019 tepat. Kata Agus, penyelesaian pembangunan infrastruktur amat diperlukan sehingga sudah sepatutnya didorong meski kondisi politik saat ini tengah menghangat. 

"Infrastruktur sangat diperlukan sehingga untuk perbaikan infrastruktur pasti kita harus dorong. Supaya tetap terlaksana walaupun di tahun politik," kata Agus di DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu(28/11).

Agus menyarankan agar pemerintah tidak menghentikan proyek infrastruktur yang masih berjalan. Sekalipun ada pengaruh politik menjelang Pilpres 2019, sehingga semuanya harus berjalan secara sinergis beraturan dan tidak saling ada yang memengaruhi.

Saat disinggung apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi dapat mengancam elektoral Prabawo-Sandi, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. 

"Masyarakat yang memilih soal apakah pembangunan infrastruktur termasuk sosialisasi kampanye. Selama masih di koridor hukum tentu diperbolehkan," kata Agus.

Sementara di sisi lain, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut kebut penyelesaian infrastruktur bukanlah bentuk keberhasilan pemerintah. Fadli Zon bahkan menuding hal tersebut hanyalah demi pencitraan Presiden Jokowi demi menaikan popularitasnya. Sebab menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan lah parameter dari berhasil tidaknya kinerja pemerintah.

"Membangun infrastruktur kan wajib. Sudah sepatutnya dibangun, jadi bukan prestasi. Ini untuk pencitraan saja seolah-olah pembangunan infrastruktur ini adalah etalase keberhasilan. Padahal itu soal kewajiban jadi jangan dijadikan sebagai etalase keberhasilan," tukas Fadli.