Dalih PDIP belum usung kandidat Pilwali Surabaya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini belum menerbitkan rekomendasi untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020. Masih digodok, dalihnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, berdalih, partainya enggan tergesa-gesa dalam mengusung figur. Lantaran masih memerlukan pemetaan politik dan survei mendalam. Guna menangkap aspirasi publik.

"Sama juga di Provinsi Bali. Karena di sana praktik pembangunan semesta rencana dilakukan di Provinsi Bali," ujarnya sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Jawa Timur (Jatim) di Kabupaten Sidoarjo, Selasa (18/2). 

Dia melanjutkan, pengumuman calon yang diusung dalam Pilwali Surabaya bakal dilakukan bersamaan dengan daerah lain. Seperti di Surakarta, Medan, Makassar, dan se-Bali.

Terkait rekomendasi bagi nonkader, Hasto menjelaskan, PDIP masih berproses. Namun, tak "menutup mata" untuk mendengarkan tokoh-tokoh yang dibesarkan melalui jalur profesional. Macam aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

"Ini pemilu rakyat. Sehingga, partai juga mendengarkan tokoh yang dibesarkan melalui jalur profesional," ucap dia.

Pencalonan figur nonkader bakal mempertimbangkan komitmen yang bersangkutan terhadap ideologi PDIP. Juga janji mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Jadi, pada dasarnya yang ideal memang dari internal. Tapi, partai membuka diri dari tokoh di luar partai untuk bersama mengikuti proses kaderisasi. Untuk disiapkan jadi pemimpin," tuturnya.

Ihwal potensi PDIP "dikeroyok" banyak partai dalam Pilwali Surabaya, Hasto merespons santai. Kilahnya, terus berdialog dengan berbagai pihak.

"Partai terus melakukan dialog. Karena pilkada (pemilihan kepala daerah) ini kontenstasi mencari pemimpin. Pilkada ini bukan ajang untuk 'mengeroyok'," tutupnya.