Dikritik pakai APD, DPR: Sesuai prosedur

Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI kembali dikritik publik terkait aksi swafoto mereka sebelum berkunjung ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, lengkap menggunakan seragam Alat Pelindung Diri (APD) yang seharusnya digunakan untuk tenaga medis.

Mengenai hal ini, Deputi Hubungan Antarlembaga Satgas Lawan Covid-19 DPR, Melki Laka Lena angkat bicara. Menurutnya, anggota satgas menggunakan seragam APD saat berkunjung ke RSD Wisma Atlet lantaran mengikuti prosedur kesehatan saja.

"Sesuai prosedur dan protokol kesehatan, Satgas DPR RI yang kunjungi RSD Wisma Atlet melihat kondisi lapangan harus memakai APD standar biasa untuk mencegah penularan. Hal itu biasa kalau melihat pasien Covid pasti semua orang juga lakukan yang sama," kata dia lewat keterangan tertulis, Jumat (17/4).

Pada kesempatan itu, lanjut Melki, anggota satgas berkunjung ke RSD untuk membantu pengadaan APD dan obat-obatan.

Sementara seragam APD yang dikenakan anggota satgas adalah seragam yang diproduksi dan dibagi juga ke setiap RSD dan puskesmas se-Indonesia.

Berkaitan dengan aksi swafoto, Melki menjelaskan hal itu hanyalah dokumentasi sebelum keberangkatan Satgas. APD dipakai lantaran tidak ingin merepotkan pihak RSD Wisma Atlet.

"Kami pasti lakukan protokol yang sama kalau mengecek langsung 'sikon' di RS terkait Covid l-19 untuk mencegah penularan, dan tidak mau merepotkan RS yang kami kunjungi karena harus memberi APD kepada DPR," tegas dia.

Wakil Ketua Komisi IX ini menegaskan, pihaknya hanya mematuhi protokol resmi WHO dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Justru, tambah Melki, DPR salah jika berkunjung ke RS yang mengurusi Covid-19 tanpa menggunakan APD.

"Toh APD ini diproduksi oleh DPR RI dipakai hanya belasan dan ribuan disumbangkan ke RS dan puskesmas. Dipakai juga bisa dicuci untuk digunakan lagi untik kunjungan ke RS berikut," sambung Politikus Partai Golkar ini.

Lebih jauh, dikatakan Melki Satgas Lawan Covid-19 DPR membeli semua APD dan perlengkapan kesehatan lainnya melalui donasi pribadi pimpinan dan anggota. Ia memastikan tidak sama sekali menggunakan anggaran negara.

Dikatakan Melki, Satgas Lawan Covid-19 juga mengajak politisi DPRD provinsi dan kabupaten dan kota di seluruh tanah air untuk melakukan hal yang sama, guna membantu pemerintah dan rakyat secara konkret dalam wabah pandemi Covid-19 saat ini. 

"Khusus untuk daerah episentrum Covid-19 saat ini, Satgas Lawan Covid-19 di DPRD Provinsi DKI, Banten, Jawa Barat dan semua daerah tingkat ll penyangga sudah terbentuk dan bergerak. DPRD Sulawawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan lainnya juga sudah terbentuk dan gerak," pungkas dia.