Gerindra minta PKS lebih agresif lobi pimpinan DPRD DKI

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih agresif melobi pimpinan DPRD terkait pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Hal ini bertujuan agar pemilihan wagub segera dilaksanakan.

"Kami sudah tanda tangan, seharusnya PKS yang lebih agresif. Jika kami yang disuruh agresif, tentu tidak fair," ujar Taufik, Kamis (24/10).

Taufik menyebut sikap agresif tersebut bisa ditunjukkan dari lobi dan komunikasi kepada pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi. 

Apalagi proses pemilihan wagub hanya perlu mengumpulkan para pimpinan DPRD, fraksi dan komisi dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), sebab, calon wagub sudah ada. 

"Iya menunggu Rapimgab, itu harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD. DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja, mana bisa," ucapnya.

Oleh karena itu, Taufik mengusulkan ada evaluasi terkait proses pemilihan wagub yang sampai saat ini mandek. Kendati begitu, ia menargetkan pemilihan wagub DKI selesai sebelum akhir 2019.

"Kalau tidak jalan harus ada evaluasi. Apakah figurnya yang kurang menarik, kurang dipahami, atau komunikasinya, hal ini yang perlu saya diskusikan dengan PKS," katanya.

Apalagi jika pemilihan wagub terus stagnan, ada potensi cawagub akan diganti. Itulah sebabnya Gerindra mendorong PKS agresif bersosialisasi. 

"Perubahan nama bisa. Makanya harus ada evaluasi secara sadar," kata dia.

Posisi wagub DKI telah kosong sejak 10 Agustus 2018, pascaditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019 mendampingi Prabowo Subianto.

Dua partai pengusung PKS dan Gerindra sepakat mengajukan dua kader PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Namun proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas, namun Rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.