Hantu PKI di tahun politik

Beberapa waktu lalu, akun Twitter resmi @Alineadotid dibanjiri ratusan mention dari sejumlah akun tak dikenal. Rerata akun-akun tersebut menggunakan tagar #bukanormasterlarang, #indonesiaperlukhilafah, dan #melawanantiislam dalam cuitan mereka. Usut punya usut, sebagian akun merupakan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kini sudah almarhum usai dibubarkan pada Juli 2017.

Penggunaan tagar yang terkait Partai Komunis Indonesia (PKI)—organisasi yang di Era Soeharto distigmatisasi sebagai anti Islam—di tahun politik, sebetulnya bukan hal baru. Apalagi berbarengan dengan menguatnya wacana nonton bareng (nobar) film beraroma propaganda Orde Baru, “G30S/PKI” dalam setahun terakhir.

Topik PKI sendiri juga mencuri tempat di linimasa, seiring dengan menguatnya wacana mengganti Presiden Indonesia pada Pilpres 2019. Itu tampak dari bahasan yang mengarah pada penolakan atas Jokowi dan dukungan pada kubu Prabowo.

Saya dan tim riset Alinea.id menelusuri topik PKI di tiga platform media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram dari kurun 31 Agustus hingga 7 September 2018.

Hantu PKI di Twitter

Di Twitter, topik PKI diperbincangkan sebanyak 37.485 kali oleh 16.051 akun. Dari belasan ribu akun ini, sebanyak 72,16% merupakan akun kelompok pro Prabowo, 18,37% akun kelompok pro Jokowi, dan sisanya 9,46% akun kelompok kontra PKI tanpa muatan isu politik.

Mereka yang berkicau soal PKI kerap menggunakan tagar #2019gantipresiden, #bukanormasterlarang, #melawanantiislam, #g30spki, dan #2019prabowosandi. Pembicaraan bertema PKI dengan tagar tersebut tampak cukup signifikan, dan mencapai puncaknya pada 4 September 2018. Di hari tersebut, pembahasan di Twitter diwarnai dengan kekecewaan sebagai buntut dilarangnya ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) di sejumlah wilayah. Tak hanya itu, sejumlah politisi yang menyatakan dukungannya pada Jokowi-Maruf Amin dipandang sebagai anti Islam atau PKI.

Citra Jokowi sebagai PKI pertama kali muncul saat ia bersaing dengan Prabowo, dalam hajatan Pilpres 2014 silam. Figur Jokowi yang bermata sipit, tak dekat dengan kalangan ulama, dan diangkat dari partai marhaenis PDI Perjuangan, disinyalir menjadi modal ampuh kubu Prabowo saat itu untuk melancarkan serangan. Menariknya, isu Jokowi sebagai antek PKI ini digoreng terus-menerus oleh kubu lawan, tiap memasuki September.

Padahal PKI dan paham komunisme sendiri secara de jure telah dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966. SETARA Institute dalam laman resminya tahun lalu bahkan menyebut, secara de facto gerakan PKI dan anti Islam adalah ilusi. Itu hanya ide yang dikapitalisasi sebagai alat politik penundukan. Isu Jokowi sebagai antek PKI, imbuh SETARA, juga menjadi justifikasi anasir militer untuk menciptakan stabilitas seperti era Orde Baru.

Kendati begitu, isu soal PKI sudah jadi lagu rutin yang dinyanyikan tiap peringatan 30 September. Riset Data Driven Asia mengafirmasi, sejak 2004 hingga 2017 isu PKI kencang dihembuskan di Facebook. Isu ini meningkat drastis sejak Jokowi menjabat Presiden Indonesia.

Di aktivitas dunia maya, jejaring kelompok pro Prabowo dan pro Jokowi berkelindan erat, dihubungkan oleh akun-akun portal berita yang terverifikasi. Total ada 14 akun portal berita yang menghubungkan dua kelompok ini. Akun portal berita ini muncul, sebab cuitan mereka mendapat respons terbanyak. Kelompok Prabowo lebih banyak merespons akun media seperti TRANSTV_Corp, tvOneNEWS, dan SINDOnews. Sebaliknya kubu Jokowi memilih merespons berita-berita dari Tempodotco, Antaranews, dan Detikcom. Adapun tiga akun Twitter media yang paling banyak di-retweet warganet, karena menginformasikan sejarah PKI adalah Historia_id, TirtoID, dan SejarahRI.

Tak hanya media yang berpengaruh dalam menghubungkan warganet di Twitter, mayoritas warganet juga dipengaruhi sejumlah akun populer. Top influencers dari pihak yang kontra PKI dan menuduh Jokowi PKI, yakni fadlizon, #2019gantipresiden, alrasyidkhan11, AkunTofa, MasPresidenBaru, dan RockyGerung. Sebaliknya, mereka yang membantah tudingan tersebut, antara lain CN_chotimah, narkosun, Dennysiregar7, TheArieAir, P3nj3l4j4h, dan yunartowijaya. Beberapa nama terbilang relatif populer, bahkan di antaranya merupakan politisi, pegiat media sosial, juga direktur konsultan politik.

Merambah di Instagram

Menggunakan data sampel dari rentang 31 Agustus hingga 06 September 2018, pembicaraan seputar PKI tampak stabil. Meski tak ada lonjakan yang mencolok, namun pada 5 September 2018, ada kenaikan intensitas pembicaraan soal PKI. Hal ini terjadi setelah koalisi Prabowo-Sandi menyerahkan data pemilih ganda ke Komisi Pemilihan Umum.

Unggahan yang didominasi gambar atau foto ini membahas empat topik penting, yakni isu kebangkitan PKI, isu adanya anggota PKI dalam PDI Perjuangan, berita pengeras suasana azan dan pengajian di masjid, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Adapun tagar yang kerap digunakan #pki, #Indonesia, #komunis, #g30spki, #2019gantipresiden.

Ada tiga kelompok besar yang bisa diklasifikasikan dari pergerakan topik PKI di Instagram. Mereka adalah kelompok pro Prabowo, kelompok yang hanya membahas sejarah PKI saja, dan kawanan kontra PKI. Tiga-tiganya sama menolak terhadap PKI sebagai ideologi maupun organisasi. Lalu di mana posisi kelompok Jokowi dalam jejaring ini? Mereka hanya berperan meyakinkan warganet dengan berita, agar tidak terprovokasi dengan isu PKI. Kelompok pendukung Jokowi banyak menggunakan tagar #stopprovokasi dan #kamitidaktakut.

Jika ditotal, jumlah akun yang berbicara soal PKI di Instagram berjumlah 357 buah, dengan tagar total sebanyak 2.058.

Pergerakan isu PKI di Facebook

Dari penelusuran data dengan topik PKI dari 17 Agustus hingga 6 September ditemukan 381 kiriman yang relevan. Bahasan ini mendadak meningkat pada 1 dan 6 September 2018, terutama usai perdebatan antara GP Anshor Ahmad Dhani di acara televisi Kompas Live.

Waktu itu pembahasan berkutat seputar komunisme, HTI, Organisasi Papua Merdeka. Ditambah ulah pelaku bom di Surabaya yang pernah membentangkan spanduk #2019gantipresiden. Adapun gerakan dalam rupa intoleransi lebih banyak menggunakan tagar #pki.

Yang menarik, Facebook memberikan argumen yang membuat Jokowi kian lekat dengan stigma pro PKI. Di antaranya, saat Jokowi melarang TNI dan Polri sweeping atribut PKI. Publik yang dari awal tak mendukung Jokowi, menimpalinya dengan menuduh Jokowi sebagai anggota PKI.

Apalagi saat masyarakat di berbagai kota getol menolak kaos ganti presiden yang dinilai bisa menciptakan perpecahan bangsa. Kelompok pro Prabowo spontan menyebut tindakan penolakan ini sebagai upaya berlebihan dan tidak adil.

Baik kubu Jokowi maupun Prabowo sama-sama giat membela kandidat Presiden Indonesia yang mereka jagokan. Kubu Prabowo sendiri kerap mengulang-ulang pesan untuk mengganti presiden di Pilpres 2019. Isu PKI lagi-lagi dimunculkan dengan intensitas yang sering dan dari akun beragam.

Sebaliknya, kluster #2019tetapjokowi membalasnya dengan kiriman yang jauh lebih besar. Yang bisa dicermati, jika media lebih sering membesarkan kampanye negatif soal PKI sebagai keaktifan kubu Prabowo, maka kelompok Jokowi pun tak tinggal diam.

Faktanya, kelompok pro Jokowi membalasnya dengan delapan tuduhan negatif yang ditujukan pada Prabowo. Meski tak disampaikan oleh banyak akun sekaligus, namun faktanya banyak akun yang menyampaikan dukungannya. Delapan tudingan itu, antara lain soal Fadli Zon yang sebenarnya sangat mengagumi pemikiran Karl Marx, pengritik kapitalisme, dan ziarah ke makamnya. Sumitro, ayah Prabowo, oleh kubu Jokowi juga disebut pernah terlibat dengan pemberontakan Permesta/PRRI.

Setop ilusi PKI dalam kampanye

Kapitalisasi isu PKI untuk kebutuhan kampanye Pilpres 2019 sebaiknya segera dihentikan. Sebab, berdasarkan survei nasional SMRC pada 2017, mayoritas warga sebanyak 86% tidak setuju PKI sedang bangkit. Yang mengambil sikap setuju hanya 12% saja.

Diskusi menolak kebangkitan PKI yang berakhir ricuh./ Youtube

"Jadi sebenarnya isu anti-PKI ini kecil, tapi dibesar-besarkan untuk membela kepentingan elite-elite yang membesar-besarkannya," kritik Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Jumat (28/8). Menggaungkan pesan kebangkitan PKI sebenarnya menghasilkan ekses, imbuhnya, yang menyudutkan penyintas 1965.

Bahkan Usman mengkhawatirkan pesan yang direpitisi ini mampu membungkam aksi aktivis, dosen, dan petani yang tengah memperjuangkan hak-hak dasar mereka. "Contoh, petani Budi Pego di Banyuwangi yang dituduh dan divonis penjara lantaran menyebarkan ideologi komunisme. Hanya karena mereka memprotes pembangunan tambang emas di daerah tersebut. Jadi ini adalah hal kecil yang dibesar-besarkan," tegas Usman lagi.