Hukum Besi Cak Imin pimpin PKB

Konflik Serius

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, Cak Imin sedang melakukan eliminasi bagi mereka yang memiliki sikap politik berbeda dalam partai. Adi melihat Cak Imin menganggap kader PKB yang tidak diundang sebagai trouble maker atau penghalang bagi dirinya sebagai Ketua Umum.

"Bahkan kalau mau jujur, unsur keluarga besar Gus Dur juga tidak ada yang diundang. Mbak Yeni, Mahfud MD. Mereka adalah orang yang diyakini memiliki kedekatan secara ideologis dengan Gus Dur. Padahal suka tidak suka PKB ini eksistensinya tidak bisa lepas dari sosok Gus Dur juga," terang Adi.

Meski begitu, apa yang dilakukan Cak Imin adalah strategi politik yang lumrah dilakukan oleh ketua umum parpol. Ia tidak ingin ada orang yang berpotensi dapat menghalau dirinya kembali jadi Ketua Umum PKB.

Hal yang telah dilakukan Cak Imin diistilahkan oleh Adi sebagai penyakit atau kecacatan dalam parpol berupa hukum besi oligarki. Artinya, bahwa setiap elite pimpinan parpol seakan-akan menjadi hukum besi yang bisa memutuskan apapun terkait kepentingan politiknya.

"Jadi kalau orang-orang yang dianggap Cak Imin sebagai trouble maker tidak hadir, itu memang bagian dari hukum besi dari pimpinan partai," kata Adi.

Adi sendiri menilai sejatinya Cak Imin harus segera menganyam atau melakukan rekonsilidasi ulang terhadap kader-kader PKB yang tidak diundang dalam Muktamar V PKB. Pasalnya jika terus berlarut, Adi khawatir semuanya akan menjadi bara dalam partai. 

Adi melihat sudah mulai ada resistensi dari dalam yang serius. Konflik ini harus disikapi dengan serius.

Memang konflik di internal PKB ini tidak merugikan posisi partai. Sebab apabila terjadi saat pilpres tentu akan berpengaruh pada perolehan suara walau demikian dalam jangka panjang konflik ini dapat berpotensi menumbuhkan dualisme atau friksi-friksi dalam parpol. 

Pakar Komunikasi Politik dari UGM Nyarwi Ahmad menilai, perilaku Cak Imin menandakan tidak ingin dihambat dalam setiap agenda politik yang telah direncakannya. Meski begitu, perpecahan partai dalam tubuh PKB diyakini belum akan terjadi asal tidak membentuk blok politik yang menolak hasil Muktamar tersebut.