Jawab Luhut soal tunda Pemilu 2024, PKS: Tidak paham aturan!

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Alisera, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, perihal wacana penundaan Pemilu 2024. 

Dalam sebuah pernyataan, Luhut menyebut tak perlu buru-buru menggelar pemilu. Sebab, berdasarkan pengamatannya, banyak masyarakat yang ingin agar anggaran pemerintah difokuskan untuk Covid-19, bukan pemilu.

Menurut Mardani, tak ada yang mendesak Pemilu 2024 untuk digelar buru-buru, sebab jadwal sudah ditetapkan pemerintah dan DPR. Justru, kata dia, yang ingin memajukan atau menunda pemilu tidak paham aturan. 

"Tidak ada yang terburu-buru. Semua sudah ada jadwalnya dan semua ada aturannya. Justru yang ingin memajukan atau menunda tidak paham aturan. Kita bangsa besar mesti disiplin dengan aturan yang akan membawa kita pada kemajuan kualitas berdemokrasi," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/3).

Mardani menegaskan, sampai saat ini tidak ada pertimbangan kuat untuk menunda Pemilu 2024. Alasannya, saat di masa pandemi sedang naik-naiknya, pilkada serentak 2020 sukses digelar.

"Dan angka partisipasi tinggi dan tidak jadi klaster Covid-19. Jadi tidak ada alasan logis penundaan," ujar dia.

Selain itu, Mardani menilai, alasan Luhut mendorong penundaan pemilu karena adanya polarisasi masyarakat sejak Pilpres 2019 tidak tepat. Sebelumnya, Luhut mengatakan, alasan pemilu ditunda juga ingin menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Selain masih fokus dengan pemulihan ekonomi, Luhut menyebut jika pihaknya capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun.

"Jika alasannya polarisasi, hal tersebut tidak selesai dengan penundaan. Tapi dengan demokrasi yang lebih berkompetisi, yakni tidak hanya dua pasang calon dan presidential therahold diturunkan. PKS tegas menolak wacana penundaan Pemilu dan minta semua pihak menyiapkan diri dan mengawal dengan seksama pelaksanaan Pemilu 2024," ucap dia.

Sebelumnya, Luhut juga mengatakan, dirinya heran mengapa wacana penundaan pemilu dianggap salah di era demokrasi. Kata dia, wacana ini akan diproses di DPR.

Jika DPR menyatakan tak setuju, wacana ini akan berhenti dengan sendirinya.

"Kita mau damai itu saja sebenarnya. Itu, kan, semua berproses kalau nanti proses di jalan sampai ke DPR, ya, bagus, DPR enggak setuju, ya, berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR, berhenti, ya, berhenti. Ya, itulah demokrasi kita kenapa mesti marah-marah ada yang salah?" kata Luhut acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).