Jokowi disarankan rekrut orang Prabowo dalam jajaran kabinet

Presiden Joko Widodo dinilai tidak boleh mengabaikan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai petahana, Jokowi dinilai perlu merekrut orang-orang Prabowo untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja jilid II untuk masa kepemimpinan 2019-2024.

“Sebagai negarawan, Jokowi perlu memberikan perhatian kepada para pendukung Prabowo-Sandi demi kesatuan, keutuhan, dan persatuan bangsa,” kata Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Marianus Kleden di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/6).

Walaupun Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Prabowo-Sandi, kata Marianus, namun harus dilihat posisi kubu Prabowo-Sandi menang di 13 provinsi atau sekitar 38% dari wilayah seluruh Indonesia. Angka ini, kata dia, cukup substansial dan tidak bisa dianggap remeh oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

“Karena itu, Jokowi perlu memperhatikan yang 38% ini demi kesatuan, keutuhan, dan persatuan bangsa,” ujarnya.

Menurut Marianus, memberi perhatian kepada para pendukung Prabowo-Sandi ini bisa dilakukan dengan merekrut orang-orang Prabowo dalam kabinet untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-Ma'ruf. Sebaliknya, bila kelompok ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan ada ancaman potensial terhadap integrasi nasional.

"Kita semua tentu paham bahwa pemilu bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana membaca aspirasi dan preferensi rakyat dalam penyelenggaraan negara," kata Marianus.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai sudah saatnya presiden terpilih, Joko Widodo mendorong rekonsiliasi kultural pascaputusan Mahkamah Konstitusi. 

“Pak Jokowi punya tugas berat untuk bisa mendorong rekonsiliasi kultural, khususnya dari pendukung Prabowo-Sandi agar bisa menjadi bagian besar barisan sesama anak bangsa demi membangun negara di tengah tantangan polarisasi di antara kedua kubu,” kata Surokim.

Surokim berpendapat, keputusan majelis hakim konstitusi sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak awal. Ia menilai keputusan itu memiliki efek mengeraskan polarisasi dua kubu, yang sejatinya membutuhkan rekonsiliasi termasuk dari kebijakan hukum.

"Kini harapan bisa kita lakukan melalui jalan kultural agar semua bisa menjadi satu dalam kebersamaan sebagai sesama anak bangsa," kata Surokim. (Ant)