Kenaikan gaji PNS dan Polri, siasat Jokowi mendulang suara?

Inflasi dan penggajian tunggal

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah Redjalam memandang, kenaikan gaji PNS dan anggota Polri ini sebagai langkah baik yang diambil pemerintah. Ia mengatakan, dengan kenaikan gaji ini pemerintah memperhatikan kesejahteraan aparat sipilnya.

“Kenaikan ini sesuai dengan pertumbuhan inflasi Indonesia sekitar 3%, kalau kenaikannya 5% berarti efektifnya kenaikannya hanya sekitar 2%. Hal itu tergolong kecil dan wajar,” katanya saat dihubungi, Selasa (19/3).

Menurutnya, dengan jumlah PNS di Indonesia yang cukup banyak, kenaikan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor swasta.

“Kenaikan gaji PNS ini merupakan katalis, ketika daya beli PNS meningkat, ia akan mendukung sektor swasta juga tumbuh. Jika sektor swasta tumbuh, ia juga akan menaikkan upah pegawainya dan secara keseluruhan domestic demand-nya akan tumbuh,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, sektor permintaan domestik yang tumbuh juga akan turut menumbuhkan geliat investasi di Indonesia. Baginya, dengan investasi yang terus meningkat, akan berpengaruh baik bagi perekonomian nasional.

Sedangkan Enny Sri Hartati berpendapat, kenaikan gaji PNS harus disesuaikan dengan produktivitas dari pegawai itu sendiri.

“Kenaikan tentu wajar saja mengingat pertumbuhan inflasi Indonesia, tapi kenaikan gaji pegawai itu juga harus disesuaikan dengan peningkatan produktivitas pegawai,” tuturnya.

Menurutnya, yang menjadi kendala dari persoalan kenaikan gaji PNS ini adalah soal manajemen anggaran. Ia menilai, banyak kegiatan yang dilakukan oleh pegawai tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga hanya terkesan menghabiskan anggaran.

“Karena mereka punya anggaran untuk kegiatan, akhirnya hanya berlomba untuk membuat kegiatan tersebut, tapi tidak sesuai dengan fungsinya,” katanya.

Ia juga mengatakan, pihaknya selalu mewacanakan pemerintah melakukan sistem penggajian berdasar beban tugas pegawai tersebut. Sistem ini ia sebut single sallary system (sistem penggajian tunggal).

“Dengan single sallary system pegawai akan dibayar berdasarkan beban kerja dan kemampuannya. Kita juga tidak perlu lagi membandingkan kenapa gaji Gubernur Bank Indonesia lebih besar dari presiden, karena beban tugasnya beda,” tutur Enny.

Melalui sistem ini, kata Enny, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat membuat formulasi agar pegawai dibayar berdasarkan beban kerjanya. Selain itu, kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan manfaat bagi pemerintah.

“Meskipun berada dalam satu golongan pegawai, misalnya golongan II A, hubungan masyarakat yang bekerja hanya delapan jam sehari tidak boleh memiliki gaji yang sama dengan pegawai bagian perencanaan yang mungkin bekerja hingga dini hari,” katanya.

Sementara menurut Pieter Abdullah Redjalam, kenaikan gaji PNS dan anggota Polri tak bisa dikaitkan langsung dengan pemilu. Bagi Pieter, segala sesuatu bisa saja dikaitkan dengan isu pemilu. Akan tetapi, harus dilihat apakah masuk akal atau tidak.

“Kalau kenaikannya 100% atau dua kali lipat dari gaji yang biasa diterima, tentu kita akan menolak, karena tidak masuk akal. Tapi untuk kasus ini masih dapat diterima, karena masih sesuai dengan pertumbuhan inflasi Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, kenaikan gaji PNS setiap tahun harus dilakukan karena berkaitan dengan perekonomian secara makro, dan harus dilihat dengan positif. Bila PNS diturunkan gajinya, kata dia, daya beli juga akan turun, serta sektor swasta tak akan tumbuh.

“Jika itu terjadi akan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akan berdampak buruk terhadap perekonomian. Investasi juga akan hilang, makanya ini harus dilihat dari sisi positif, jangan negatifnya saja,” ujarnya.