Komisi IX dan BPOM akan rapat lagi terkait kasus gagal ginjal akut

Komisi IX DPR RI menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Rabu (15/2). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas kasus gagal ginjal akut yang kembali dilaporkan baru-baru ini.

Diketahui, dua kasus baru gagal ginjal akut dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada awal Februari 2023. Ini merupakan laporan baru setelah sempat mencatatkan penambahan 0 kasus sejak Desember 2022.

Satu dari dua pasien terkonfirmasi mengalami gagal ginjal akut. Pasien anak berusia 1 tahun tersebut dilaporkan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan dan menerima obat penawar fomepizole. Kendati demikian, penyebab pasti dari kasus baru gagal ginjal akut tersebut hingga saat ini masih dalam proses investigasi.

"Mudah-mudahan nanti, pekan depan Insya Allah kami akan ada rapat dengan BPOM hari Rabu. Mudah-mudahan misterinya sudah lebih terungkap disitu, dan kita juga bisa sama-sama mencari jalan keluar," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayanti dalam agenda diskusi terkait kasus gagal ginjal akut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Kurniasih menilai, hal yang perlu difokuskan saat ini adalah bersama-sama mencari solusi atas kasus gagal ginjal akut. Sehingga, bukan hal yang tepat untuk saling menyalahkan atau melempar tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi.

Menurut dia, hal ini penting sebagai upaya antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang, mengingat kasus gagal ginjal akut sebelumnya memakan korban jiwa hingga lebih dari 100 anak.

"Saya rasa ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tapi mari duduk bersama. Ini sudah banyak korban jiwa, dan ini adalah anak-anak. Dan sudah banyak korban yang sakit, bahkan cacat permanen yang tidak bisa melanjutkan masa depannya. Jadi, jangan sampai terjadi lagi," tuturnya.

Disampaikan Kurniasih, persoalan terkait pengawasan obat dan makanan, serta penanganan penyakit seperti gagal ginjal akut ini harus diatasi dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, ia memandang baik BPOM maupun Kemenkes sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di ranah kesehatan, perlu berkolaborasi untuk menuntaskan persoalan ini.

Selain itu, imbuh Kurnia, pemerintah harus bertanggung jawab atas apapun penyebab dari gagal ginjal akut. Terlebih mengingat yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak-anak.

"Misteri itu harus diungkap apa penyebabnya. Dan yang paling utama, pemerintah harus melindungi dan memberikan jaminan kepada anak-anak. Yang sudah jadi korban harus diberi santunan dan dijamin perawatannya sampai tuntas," ujar Kurniasih.

Sebelumnya, BPOM menyatakan obat Praxion aman dan masih memenuhi standar Farmakope Indonesia. Obat sirop penurun demam ini diketahui sempat dikonsumsi oleh pasien konfirmasi gagal ginjal akut yang kemudian dilaporkan meninggal dunia.

BPOM mengatakan, hasil pengujian terhadap tujuh sampel obat Praxion yang terdiri dari sampel sirop dan bahan baku menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat dan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai.

Kendati demikian, BPOM akan terus berkoordinasi dengan Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, IDAI, ahli epidemiologi, serta ahli farmakologi untuk melakukan penelusuran terkait temuan kasus baru gagal ginjal akut. Langkah tersebut diambil untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko penyebab GGAPA.