sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Membaca masa depan hubungan Mega dan Surya Paloh

Terpilihnya Bamsoet menguak hubungan yang kian manis antara Prabowo dan Mega, tetapi sekaligus mengancam posisi Partai Nasdem di KIK.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 04 Okt 2019 13:09 WIB
Membaca masa depan hubungan Mega dan Surya Paloh

Ruang sidang Fraksi Partai Golkar di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10) malam, dipenuhi gelak tawa. Mereka menyambut "kemenangan" Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai ketua MPR dalam Rapat Paripurna.

"Hidup Golkar... hidup Golkar!," ujar kader Golkar. Bamsoet, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato dan Wakil Ketua DPR dari Golkar Aziz Syamsuddin terlihat duduk berdampingan dengan petinggi Golkar lainnya.

Terpilihnya Bamsoet mengakhiri drama pemilihan ketua MPR yang diwarnai ketegangan, alot dan hujan interupsi. Sidang harus diskorsing dan dilanjutkan dengan lobi. 

Selang beberapa menit sebelumnya, wajah Ahmad Muzani, penantang kuat Bamsoet, terlihat sendu. Muzani yang ditunjuk langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, legawa setelah ketuanya itu bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.

"Enggak merasa kalah, MPR adalah salah satu alat perjuangan," kata Muzani.

Terpilihnya Bamsoet juga menguak hubungan yang kian manis antara Prabowo dan Mega, tetapi sekaligus mengancam posisi Partai NasDem di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Bukan tanpa sebab, isu keretakan di tubuh koalisi berhembus. Pascapilpres 2019, Megawati dan Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, mulai retak.

Cerita keretakan ini dimulai pada 22 Juli 2019 lalu. Empat ketua umum parpol dari KIK yakni Golkar, PKB, PPP dan Nasdem menggelar pertemuan di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Paloh mengajak Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Megawati tak hadir dalam pertemuan itu yang disebut sebagai pertemuan konsolidasi koalisi itu. Ia dikabarkan sedang berada di luar kota.

Sponsored

Selang dua hari kemudian, Mega mengundang Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ternyata, di saat bersamaan, Paloh menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor DPP NasDem.

Paloh membantah pertemuan itu sebagai 'pertemuan tandingan' dengan Mega-Prabowo. Bos Media Group itu mengaku pertemuannya dengan Anies tak direncanakan.

Hubungan panas dingin Mega-Paloh kembali terjadi pada Selasa (1/10). Mega yang menghadiri pelantikan putrinya, Puan Maharani, sebagai Ketua DPR tak menyalami Paloh.

Dalam video yang beredar di media sosial, Rabu (2/10), Megawati disorot kamera saat sedang berjalan di wilayah VIP di dalam Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Banyak orang menyalami Megawati saat Presiden ke-5 RI itu lewat di hadapan mereka. Di antaranya adalah politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan politikus Golkar Rizal Mallarangeng.

Namun, saat berhadapan dengan Megawati, Paloh tak menjulurkan tangan untuk bersalaman ke arah Megawati yang juga saat itu menoleh ke arah lain. Terlihat Megawati kemudian bersalaman dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin.

Merespons isu keretakan itu, Paloh hanya tertawa. Dia mengaku jika kejadian tersebut hanya kebetulan semata.

"Bahkan (keretakan). Kadang-kadang kita selalu suka hal-hal yang sensansional. Barangkali ketika (Megawari) lewat dan enggak nyalam jadi berita, dan viral. Saya pikir tidak lah," kata Paloh usai menghadiri pemilihan dan pelantikan Bamsoet sebagai Ketua MPR, Kamis (3/10) malam.

Paloh mengaku hubungannya dengan Mega tetap akur. Dia juga tidak merasa kedekatan Prabowo dan Mega akan mengancam posisi NasDem di koalisi. "Enggak juga. Kenapa kita terikat dengan pikiran-pikiran yang sempit," kata Paloh.

Hubungan yang tak pernah awet dalam koalisi partai di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Litbang Kompas yang dimuat dalam Harian Kompas, 16 November 2015 menulis keretakan dalam koalisi berhubungan dengan pragmatisme politik.

“Ciri utama dari perpecahan parpol umumnya dimulai dengan konflik antarelite terkait dengan sikap mereka terhadap strategi dalam merebut kekuasaan. Pragmatisme politik yang didorong oleh hasrat untuk berkuasa yang tinggi membuat sejumlah elite memisahkan diri dari parpol induk dan mendirikan parpol,” tulis Kompas.

Hal lain yang memungkinkan perpecahan ialah skema multi partai dalam sistem presidensial yang berlaku di Indonesia. Koalisi selalu dibentuk saat pemilu tiba. Pula hubungan antarparpol, meski se-ideologi-pun tak pernah awet.