Partaikrasi dinilai jadi penyebab tingginya kasus korupsi oleh politikus

Tingginya ongkos politik di tanah air, dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan aktor politik. Pakar politik dari Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Mada Sukmajati, mengatakan hal ini disebabkan karena Indonesia masih menganut sistem yang disebutnya sebagai partaikrasi.

Menurutnya, partaikrasi menyebabkan partai politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan yang diambil. Selain itu, politikus profesional dapat mengendalikan suatu partai, yang mengakibatkan biaya politik melonjak tinggi, sehingga memicu korupsi politik menjadi suatu yang tak dapat dilepaskan.

"Sebenarnya pola partai kita sekarang sudah mengarah ke partaikrasi. Ini yang menyebabkan antara korupsi politik dan politik korupsi, menjadi semacam lingkaran setan yang sulit untuk diberantas," ujar Mada dalam diskusi "Pembiayaan Gelap dan Korupsi Politik di Pemilu 2019" di Ashley Hotel, Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Mada, ada dua faktor untuk melihat partaikrasi. Pertama saat pemilihan ketua umum, diikuti oleh beberapa kader yang menduduki jabatan strategis di partainya dengan kemampuan finansial berlebih.

"Dari sini sudah ada indikasi permainan politik uang," katanya.

Kedua, dia melanjutkan, mengenai pengelolaan keuangan partai. Menurutnya, pengelolaan dana partai politik selama ini hanya dilakukan oleh ketua dan bendahara umum saja.

Mada pun menyarankan agar sistem pengelolaan dana dibenahi, untuk mereformasi sistem partai politik. "Pelaku partai politik harus bisa membenahi sistem pengelolaan dana partai politik," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar ada perbaikan regulasi yang mengatur menganai partai politik. Selain itu, peran lembaga pengawas juga harus dapat lebih dimaksimalkan.

"Kita berharap ini menjadi agenda yang serius, karena bukan tidak mungkin korupsi yang terjadi hari ini bisa diakibatkan dengan pembiayaan politik yang tinggi di negeri ini," ujarnya.