PDIP tolak wacana Jokowi keluarkan Perppu Tunda Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menuda pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP memandang perppu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi. 

"Kalau perppu kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (10/3).

Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Itu artinya, Presiden Jokowi juga tidak menginginkan pemilu ditunda, namun mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok. 

"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," kata Hasto. 

Hasto menegaskan, partainya sudah bulat untuk bersikap bawah tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Hasto menegaskan, hal itu merupakan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi. 

"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," jelas Hasto.

Dia menambahkan, periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas. 

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan," pungkas Hasto.