Pemerintah masih godok naskah RUU pemindahan ibu kota

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapppenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan draf rancangan undang-undang pemindahan ibu kota. Draf tersebut tengah dibahas lintas kementerian. 

"Nanti (draf RUU) akan diajukan (ke DPR) sebelum akhir tahun ini," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8). 

Bambang enggan merinci progres penyusunan RUU pemindahan ibu kota tersebut. Ia hanya mengatakan Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan HAM dilibatkan untuk membahasnya.  

Dia pun meminta publik dan anggota DPR untuk bersabar. "Tunggu RUU. Sabar. Pokoknya sebelum akhir tahun sudah disampaikan (pemerintah) ke DPR," tuturnya.

Bambang optimistis RUU bisa disahkan menjadi UU pada akhir 2019. Dengan begitu, peletakan batu pertama pembangunan ibu kota bisa digelar pada 2020. "Kita jalanin saja pokoknya. RUU kita jalankan, persiapan juga di lapangan," kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemerintah bakal memindahkan ibu kota ke kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Keputusan itu diprotes DPR. Pasalnya, pemerintah belum menyerahkan draf RUU pemindahan ibu kota. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pembangunan ibu kota memang wajib disertai payung hukum. "Ini kan ibu kota negara, bukan bangun rumah tinggal. Jadi, harus ada undang-undangnya," ujar Basuki. 

Sambil menunggu payung hukum dirumuskan dan disahkan, Basuki mengatakan, kementeriannya sudah mengambil sejumlah langkah konkret untuk menyiapkan konstruksi ibu kota baru. Salah satunya ialah menyiapkan desain. "Kan saya tidak bisa menunggu setelah beres semua baru desain," kata dia.