Pengamat nilai PDIP lebih mungkin berkoalisi dengan PKB
Peluang kerja sama antara PDIP dengan PKB lebih mungkin terjadi karena adanya citra religius yang bisa diperoleh PDIP.

Pergerakan partai politik untuk berkoalisi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian ramai terdengar. Salah satunya datang dari PDIP, yang mengungkap peluang kerja sama dengan partai politik lain seperti PKB dan Partai Gerindra.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai, PDIP cenderung lebih mungkin untuk bekerja sama dengan PKB. Menurutnya, koalisi PDIP dengan Gerindra akan lebih sulit.
"Kalau PDIP memang ya sangat mungkin sih bekerja sama dengan PKB, kalau dengan Gerindra mungkin sulit malah," ujar Hendri saat dihubungi Alinea.id, Minggu (24/6).
Peluang kerja sama antara PDIP dengan PKB lebih mungkin terjadi karena adanya citra religius yang bisa diperoleh PDIP jika kedua partai berkoalisi.
"Dengan PKB itu karena PDIP butuh label religius yang bisa didapatkan dari PKB," imbuhnya.
Lebih lanjut, kata Hendri, ada tiga hal yang umumnya mewujudkan suatu format koalisi. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan gagasan, tokoh, dan konstituen.
"Kesamaan ide, atau kesamaan tokoh, atau kesamaan pasangan calon, kemudian satu lagi ya mungkin konstituen yang tidak bergesekan," terang Hendri.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap peluang partainya untuk bekerja sama politik dengan partai politik lain, seperti PKB dan Partai Gerindra. Menurut Puan, partainya tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut dalam Pemilu 2024.
"Ya, mungkin saja," ucap Puan di sela-sela acara Rakernas II PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
Sebagaimana pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak bisa sendirian dalam membangun Indonesia. Menurut Megawati, kata Puan, dibutuhkan kerja sama antarpartai politik untuk pembangunan Indonesia ke depan.
"Ibu Ketum mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong," kata Puan.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Cuan benda “magis” dan mengapa praktik perdukunan eksis
Minggu, 14 Agst 2022 06:27 WIB
Food Estate: Upaya menambah lahan yang hasilnya tak bisa instan
Sabtu, 13 Agst 2022 06:22 WIB