Pengamat: Penunjukan Suharso rawan ciptakan konflik internal

Pengamat politik islam Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi menilai, ujian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimulai sejak penunjukan pelaksana tugas ketua umum. Transisi kepimpinan belum mencermikan kebulatan suara di PPP.

Karena itu, PPP dianggap rentan kembali kepada konflik masa lalu dan sulit meningkatkan elektibilitas menjelang pemilu April mendatang. Mekanisme dalam penunjukan Plt ketua umum dinilai inkonstitusional, menyalahi ketentuan AD-ART PPP.

Semestinya, PPP menghindari upaya-upaya penyelematan partai melalui jalan yang bertentangan dengan mekanisme AD/ART. Dengan begitu, PPP bisa lebih fokus melakukan konsolidasi untuk membenahi elektabilitas.

"Harusnya dihindari mekanisme pemilihan yang tidak sesuai AD/ART. Pak Suharso disoroti karena dianggap bukan dari unsur waketum sehingga dianggap inskontitusional," kata Yon Machmudi kepada Alinea.id, Jakarta, Minggu (17/3).

Seharusnya kasus yang menyeret ketua umumnya memerlukan upaya maksimal dari elit PPP. Fungsionaris partai harus melakukan langkah konkrit untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partai berlambang kakbah itu.

"Dampaknya sangat besar dan harus segera dicari jalan mitigasi agar tidak menggerus suaranya dalam pilpres nanti," kata dia.

Salah satu upaya yang mesti dilakukan adalah memilih figur yang tepat dan minim resistensi dari kalangan internal. Bila langkah yang dambil tidak tepat, PPP sangat mungkin ditinggalkan pemilihnya.

"Hal yang penting adalah menjaga kesolidan pengurus dan anggota PPP agar dapat mengembalikan kepercayaan publik.  Salah satunya memilih figur yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak akan dipersoalkan," kata Yon.

Sebelumnya, DPP Partai Persatuan Pembangunan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Suharso Monoarfa, menjadi pelaksana tugas ketua umum menggantikan Romahurmuziy yang tertangkap tangan oleh KPK.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi, mengatakan, Suharso akan menjabat sebagai Plt ketua umum hingga pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional mendatang.

"Masa jabatan Plt sampai penyelenggaraan Mukernas yang pelaksanaannya akan kami jadwalkan kemudian," kata Baidowi di Jakarta, Sabtu.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pengurus DPP PPP, di Jakarta, Sabtu, para pengurus sepakat memberhentikan Romahurmuziy dari jabatan ketua umum karena terjerat kasus hukum.

Hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP yang mengatur pemberhentian ketua umum jika ditetapkan sebagai tersangka.

Penunjukan Suharso sebagai Plt ketua umum PPP diambil karena yang bersangkutan merupakan kader senior yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. (Ant)