sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Perusahaan diminta tak komersialkan vaksinasi skema mandiri

Politikus NasDem sarankan perusahaan yang gelar vaksinasi mandiri diberi insentif.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 25 Jan 2021 08:54 WIB
Perusahaan diminta tak komersialkan vaksinasi skema mandiri

Perusahaan yang akan menggelar vaksinasi Covid-19 dengan skema mandiri diminta untuk tidak mengomersialkan vaksin pada siapapun, termasuk karyawannya. Sebab, partisipasi perusahaan dalam program vaksinasi mandiri dinilai sebagai bentuk kontribusi terhadap negara.

"Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad untuk memastikan bahwa vaksin diberikan secara cuma-cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warganya," jelas politikus Partai NasDem Muhammad Farhan, dalam keterangannya, Senin (25/1).

Selain itu, anggota Komisi I DPR RI itu menyarankan agar perusahaan yang akan menggelar vaksinasi Covid-19 dengan mekanisme mandiri perlu mempunyai skema yang selaras dengan kebijakan pemerintah.

"Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasinya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI," katanya.

Farhan juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang menggelar vaksinasi Covid-19 secara mandiri pada karyawannya. Sebab, insentif dianggap sebagaibentuk apresiasi pada perusahaan lantaran telah membantu program vaksinasi Covid-19.

"Sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang menerapkan vaksinasi mandiri," katanya.

Menurutnya, partisipasi perusahaan yang menggelar vaksinasi dapat mempercepat program vaksinasi hingga 70%, termasuk mengurangi beban biaya negara.

"Inilah saatnya kita menunjukkan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan Covid-19," ujarnya.

Sponsored

Baginya, vaksinasi Covid-19 adalah usaha bersama untuk memutuskan rantai penularan yang telah membawa Indonesia pada resesi menyeluruh, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

"Bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang divaksinasi dapat melaksanakan vaksinasi tanpa menunggu giliran," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah membuka peluang penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 secara mandiri sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Mantan Wali Kota Solo itu menuturkan, banyak pengusaha di tanah air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri sehingga biayanya ditanggung perusahaan. Vaksinasi mandiri, kata Jokowi, dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

"Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" tuturnya.

Berita Lainnya
×
tekid