Tolak tunda Pemilu 2024, Presiden PKS perintahkan kader bersiap diri

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, memerintahkan segenap kadernya untuk tidak terbuai  isu penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, PKS tetap harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Hal itu diungkap Syaikhu di hadapan ratusan anggota DPR dan DPRD dari PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (30/3).

"Jangan terlena dan terbuai, caranya dengan menyiapkan pemilu sesuai keputusan bersama 14 Februari 2024. Jangan berleha-leha dan mulai semua proses persiapannya hari ini," ujar Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (31/4).

Syaikhu menegaskan, partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kata dia, sikap PKS ini sudah diambil dalam Musyawarah Majelis Syuro VI PKS beberapa waktu lalu.

"Melalui Musyawarah Majelis Syuro ke VI kita menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode," katanya.

Syaikhu menambahkan, wacana penundaan pemilu adalah sikap mengkhianati amanah yang diberikan rakyat.

"Ketika dilakukan perpanjangan masa jabatan presiden pasti merugikan demokrasi sebab konstitusi kita hari ini adalah amanah rakyat, jangan pernah khianati amanah itu," ucap Syaikhu.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsy, menerima aspirasi penolakan penundaan pemilu maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden dari sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur. Mereka terdiri dari serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring, dan nelayan.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Abdul Fikri Faqih menyebut, aspirasi ini akan dikawal oleh delapan anggota DPR Fraksi PKS asal tiga provinsi ini.

"Kami berdelapan akan mengawal aspirasi ini untuk kita suarakan lintas komisi di DPR RI," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.